Stop Pembangunan Gedung DPR


PARTAI Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Gerindra juga menuding Ketua DPR Marzuki Alie melakukan kebohongan publik karena mengklaim semua fraksi menyetujuinya.

Mendapat tudingan itu Marzuki balik bertanya, mengapa Gerinda tak memecat Pius Lustrilanang kalau tidak mengindahkan perintah partainya, karena Pius merupakan Ketua Panja Pembangunan gedung baru tersebut.

“Sebelum menuduh seharusnya konfirmasi dulu, dan buka notulen setiap rapat membahas gedung baru. Terlebih lagi Pius itu adalah Ketua Panja Pembangunan gedung baru tersebut,” ucap Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/1).

Marzuki mengaku sebenarnya para anggota BURT termasuk Pius yang menjabat Wakil Ketua BURT menolak untuk mensosialisasikan rencana pembangunan gedung baru DPR. “Dalam rapat BURT saya minta agar disosialisasikan tapi mereka menolaknya. Akhirnya saya tegaskan di rapat itu kalau diteruskan pembangunan tanpa sosialisasi maka saya tidak menyetujuinya. Akhirnya rencana itu disosialisasikan dan menimbulkan reaksi. Silakan dicek di notulen rapat tentang hal ini,” kata Marzuki.

Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menolak rencana pembangunan gedung baru untuk wakil rakyat. Gerindra menyarankan, dana pembangunan gedung baru yang diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun itu dialokasikan saja untuk warga miskin. “Kami secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Rencana itu hanya menghamburkan uang rakyat, pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerinda Fadli Zon di DPR.

Fadli menegaskan, fraksinya di DPR juga telah secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Gerindra telah mengirimkan surat secara resmi kepada pimpinan DPR. “Klaim pimpinan DPR yang mengatakan semua fraksi mendukung, tidak benar dan pembohongan publik. Lebih baik dana pembangunan gedung baru DPR untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saja,” imbuhnya.

Dana yang dialokasikan untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 1,3 triliun itu diperkirakan akan dikeluarkan secara bertahap dari APBN 2010 dan APBN 2011. Bila dihitung rata-rata, maka harga untuk satu ruangan anggota DPR adalah Rp 2,2 miliar.

Jika dikonversikan untuk kepentingan rakyat, total dana gedung baru itu bisa dipakai untuk tambahan jaminan kesehatan masyarakat bagi 22 juta rakyat miskin selama satu tahun, berarti naik 100 persen. Iuran jamkesmas saat ini sudah ditetapkan sebesar Rp 600 per bulan atau Rp 72.000 per tahun,” tutur Fadli.

“Sementara jika dialihkan untuk pembangunan sekolah baru, dengan standar biaya pembangunan gedung sekolah per lokal nilainya Rp 50 juta per ruang kelas, maka dana untuk bangun gedung DPR baru dapat membangun 12.000 gedung sekolah baru. Dana itu juga bisa untuk bangun rumah sederhana tipe 21 yang harganya per unit Rp 60 juta, sehingga bisa terbangun 22.000 rumah baru,” ujar Fadli.

Sementara itu Ketua Bidang Humas dan Media Massa DPP Gerindra M Asrian Mirza menegaskan penolakan itu mengikat kepada legislatorrnya tanpa kecuali. “Kalau Pius setuju itu sikap pribadinya,” tandasnya.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *