Category Archives: Berita Tanah Air

Sejumlah Alasan yang Menyebabkan Polisi Tolak Pemberitahuan Rencana Aksi Massa PA 212 di MK

Polda Metro Jaya menolak surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan kelompok masyarakat dari Persaudaraan Alumni 212, untuk menggelar demonstrasi di depan Mahkamah Konstitusi pada Rabu (26/6/2019) dan Kamis (27/6/2019). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menuturkan ada sejumlah alasan mengapa pihaknya tidak memberikan rekomendasi aksi atau menolak pemberitahuan…

Tito Karnavian Jelaskan Alasan Mengapa KPK Butuh Polri untuk Berantas Korupsi di Tanah Air

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan bantuan lembaga lain, untuk menunaikan tugas pemberantasan serta pencegahan korupsi di Tanah Air. Sebab, menurut Tito Karnavian, persoalan korupsi di Indonesia sangat meluas serta terjadi pada instansi yang beragam. “KPK menurut saya akan sulit untuk menangani…

Rangkuman Perdebatan ‘Sengit’ Bambang Widjojanto dengan Hakim MK

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto– Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto terlibat perdebatan sengit dengan Hakim Konstitusi terkait sengketaPilpres 2019. Beberapa kali Bambang Widjojanto menyampaikan argumennya dalam persidangan di hadapan hakim MK. Merangkum perdebatan antara Bambang Widjojanto dengan Hakim MK dalam persidangan sengketa…

Prabowo Subianto Tak Hadiri Sidang Dugaan Wanprestasi, Pengacara Penggugat Kecewa

Sidang perdana perkara No.233/Pdt.G/2019/PN.Jkt Sel. yakni dugaan wanprestasi Prabowo Subianto digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ADAPUN penggugat Djohan Teguh Sugianto menunjuk Fajar Marpaung dan Johanes Raharjo sebagai kuasa hukumnya dalam sidang itu. Namun di sidang perdana tersebut pihak Tergugat tidak hadir. Fajar…

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kubu Prabowo Lebih Kendalikan Jalannya Sidang di MK, Ini Analisanya

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, 99,99 persen permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait sengketa hasil Pilpres 2019, akan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya bisa mengatakan 99,99 persen permohonan itu akan ditolak,” kata Refly Harun dalam diskusi Menakar Kapasitas Pembuktian MK,…