Pembangunan Gedung Baru DPR Segera Dimulai

Jakarta – Pembangunan ge­dung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang realisasinya sempat ditunda pada 2010 siap dibangun pada 2011. Kesiapan tersebut ditandai dengan rencana pengumuman proses prakualifikasi Senin (14/3) se­suai hasil rapat terakhir Badan Uru­san Rumah Tangga (BURT).
Sekretaris Jenderal (Sek­jen) DPR, Nining Indra Saleh mengatakan, keputusan me­lanjutkan pembangunan ge­dung DPR tersebut diambil setelah rapat konsultasi de­ngan pimpinan DPR, fraksi, dan BURT pada 19 Oktober 2010. Dalam pertemuan itu disepakati pembangunan gedung baru DPR akan dilanjutkan awal 2011. “Dilanjutkan pada pengesahan UU APBN 2011 pada 26 Oktober 2010, termasuk alokasi anggaran gedung baru. Ini dasar-dasar kebijakan dan sudah final,” jelas Nining.
Ia menjelaskan, 4 Mei mendatang DPR akan membuka dokumen penawaran untuk menentukan siapa pemenang tender pembangunan gedung DPR. Setelah itu, baru akan digelar pembukaan sampul (penawaran) tahap I dan II. Namun, supaya transparan, DPR akan mengundang Ko­misi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK), Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK), dan Forum Masyarakat Pecinta Parlemen.
Menyinggung penolakan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nining menegaskan, ia  berpegangan pada ke­putusan rapat terakhir BURT yang merupkan hasil final. “Saya hanya sebagai Sek­jen. Keputusan ini sudah final, saya posisinya sama menanyakan soal Gerindra dan pemimpin serta BURT me­ngatakan sudah final. Terakhir rapat BURT segera diadakan pengumuman,” paparnya.
Biaya pembangunan ge­dung tersebut mengalami pe­nurunan dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,3 triliun. Setelah itu, biaya pembangunan ge­dung kembali turun di angka Rp 1,164 triliun, dengan spesifikasi Rp 1,138 triliun untuk biaya fisik dan sisanya biaya konsultan serta manajemen kontruksi.
“Soal harga, Setjen DPR telah meminta kepada Kemen­terian PU untuk menganalisis besarnya biaya gedung baru. Tahapan ini dulu yang dapat kita informasikan. Nanti setelah ada pengumuman siapa pemenangnya kita akan komunikasi secara terbuka,” paparnya.
Sementara itu, Sekjen Par­tai Gerindra, Ahmad Muzani, berpendapat, pembangunan gedung baru sebaiknya diba­talkan dan tidak dilanjutkan. “Pemerintah sekarang ini kesulitan untuk mencari biaya subsidi BBM karena kenaikan minyak di pasar internasional. Kalau dibiarkan maka defisit APBN akan membengkak ma­kanya harus dilakukan peng­hematan termasuk pembatalan gedung baru,” katanya.
Muzani mengakui gedung baru memang dibutuhkan, namun untuk saat ini keperluan pengadaan gedung tersebut belum darurat. Sebagai bentuk konsistensi, kata Muzani, Gerindra pun menyatakan tidak akan menempati gedung baru