Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) menunjukkan pemerintah gagal menjalankan otonomi khusus (otsus) di Papua.
Kegagalan otsus justru dipicu kebijakan lain yang kontraproduktif. UP4B adalah kesempatan terakhir bagi Jakarta membangun Papua tanpa kekerasan. Butuh kemauan politik dari Jakarta.
Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Adat Papua, Thaha Al Hamid, mengatakan, pembangunan adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah.
Menurut dia, UP4B yang dipercayakan pada Bambang Darmono sebagai pemimpin harus diberi kesempatan dan kewenangan karena Otsus gagal di Papua. “Beri mereka kesempatan berjalan,” kata Thaha kepada SH di Jakarta, Jumat (11/11).
Menurut Thaha, seluruh pihak harus memperkuat dan mendukung UP4B disertai kemauan politik yang kuat dari Jakarta. Tanpa kemauan politik yang kuat dari Jakarta, stratagi pembangunan oleh UP4B akan kembali gagal. “Jangan ada lagi kebijakan-kebijakan lain yang justru kontraproduktif seperti yang terjadi pada masa lalu,” ujarnya.
Ia mengatakan, presiden sudah bicara soal dialog Jakarta-Papua dan hal itu dipandang orang Papua sebagai komitmen politik.
Oleh karena itu, kata Thaha, bila itu sudah menjadi komitmen politik, maka harus dijabarkan hingga ke bawah dalam bentuk kebijakan. Jangan lagi pakai kekerasan. Selain itu, menurut Thaha, partai harus mendorong presiden agar serius menjalankan dialog Papua-Jakarta.
“Selain mendorong presiden, juga harus diciptakan prakondisi supaya semua ini berlangsung dalam kondisi yang bermartabat. Ini karena tidak mungkin ada dialog kalau ada todongan senjata,” ujarnya.
Presiden, kata Thaha, juga harus memberikan kewenangan penuh pada menteri-menteri untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, misalnya konflik antara karyawan PT Freeport Indonesia dan manajemen yang belum terselesaikan hingga sekarang.
Sementara itu, Vience Tebay dan Anthie Soleiman dari Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengatakan, elite Jakarta dan Papua tidak memahami dan melayani orang Papua. Selain itu, keduanya berpendapat desain besar kebijakan di Papua tidak ada.
Kekerasan pun terus mengemuka di Papua. Karena itu, menurut Vience dan Anthie, kepemimpinan harus diubah. “Bupati yang berengsek diganti. Gubernur-gubernur yang kerjaannya hanya di Jakarta juga harus diganti. Semua orang harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan,” ujar Anthie.
Sinkronisasi Kebijakan
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono mengatakan, UP4B harus bisa menyinkronkan kebijakan pembangunan di wilayah kepala burung itu.
“UP4B harus bisa sinkronkan di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” kata Boediono saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat.
Wapres mengatakan, UP4B penting dalam percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Unit khusus ini didirikan sebagai hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah.
Meski telah diterbitkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua No 21/2001 dan Inpres No 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, hal itu belum dapat berfungsi optimal.
“Kami ingin lebih menyempurnakan lagi upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” katanya. Wapres menambahkan, UP4B akan membawa pendekatan kesejahteraan yang lebih luas. Tidak hanya meningkatkan kesejahteran di bidang material, namun juga memberikan rasa keadilan dan keamanan.
Wapres mengharapkan UP4B segera beroperasi. “Saya harapkan UP4B dapat segera beroperasi, dan kita dukung apa yang bisa kita dukung,” kata Wapres.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres Nomor 66 Tahun 2011 yang menjadi dasar pembentukan UP4B pada 20 September 2011.
Pembentukan UP4B ini merupakan pelaksanaan dari Perpres 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Related Posts
