Pemekaran kab. Anambas Utara, Solusi Usaha Pertanian dan Investasi


Pemekaran kab. Anambas Utara, Solusi Usaha Pertanian dan Investasi

dilaporkan: Setiawan Liu

Anambas, 24 November 2022/Indonesia Media – Salah satu alasan pemekaran Kepulauan Anambas Utara, prov. Kepulauan Riau (Kepri), yakni bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan kondisi semakin maraknya praktik illegal fishing dari Vietnam, Malaysia, Thailand, Tiongkok dan lain sebagainya. Sektor pertanian dan perkebunan kabupaten Anambas sekarang ini terbentur dengan minimnya penyerapan hasil panen petani, terutama cengkeh, kopra, karet dan lain sebagainya. “Solusinya, perlu pemekaran kabupaten Anambas Utara. Pemerintah kabupaten nantinya bisa lebih fokus tangani illegal fishing, pembentukan off-taker untuk menyerap hasil panen pertanian, perkebunan,” Sekretaris Badan Pembentukan Percepatan Kabupaten Kepulauan Anambas Utara/BP2KKAU Hamdan mengatakan kepada Redaksi.

 

Sistem off-taker di kota Batam, Kepri sudah lebih efektif dan efisien sehingga kesejahteraan petaninya lebih baik dibanding Anambas. Hasil panen petani bisa ditampung sehingga harga pembelian/penjualan pada tingkat petani stabil. “Kalau di Anambas, belum ada kejelasan. Kami focus pemekaran Anambas Utara, (sebaliknya) bukan pemekaran Natuna – Anambas (menjadi provinsi),” kata Hamdan melalui sambungan telepon.

Sektor minyak dan gas (Migas), Anambas juga baru diminati oleh dua perusahaan yakni Harbour Energy dan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC). Anambas Utara memiliki tiga pulau besar, 50 pulau kecil yang masih sangat berharap ada kegiatan investasi. Sehingga desakan pemekaran terbentur dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), turunan dari Undang Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Kami sudah berusaha meyakinkan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri. Tapi semuanya perlu biaya, minimal tiket pesawat (Anambas – Jakarta), akomodasi dan lain sebagainya. Setiap kegiatan, minimal harus ada tiga orang pengurus BP2KKAU. Sementara persoalan hari ini, (kas daerah Anambas) sedang deficit. Itu kendalanya,” kata Hamdan.

 

Di tempat berbeda, tokoh masyarakat Natuna, Kepri menilai urgensi pembangunan pelabuhan ibaratnya seperti rest area di jalan tol. Kalau di pulau Jawa, misalkan perjalanan Jakarta – Bandung lewat jalan tol Cikampek. “Siapa yang perlu bensin, pengelola jalan tol bangun SPBU atau bangun minimarket untuk ngopi dan istirahat. Pelayaran juga sama, kapten kapal dan ABK (anak buah kapal) butuh rest area, (yakni) pelabuhan. Selama ini, perusahaan pelayaran memanfaatkan jasa pelabuhan di Singapura. Indonesia tidak dapat apa-apa. Padahal, kebutuhan satu shipping line, 500 ton air bersih setiap hari, 2 ton bahan makanan, dan lain sebagainya. Mungkin, nilai (belanja) bisa milyaran rupiah per hari untuk setiap shipping line,” kata tokoh masyarakat tersebut. (sl/IM)

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *