Para menteri dari partai politik kerap membawa agenda sendiri dan kelompok, yang mengakibatkan kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla anjlok.
Hal ini berbeda dengan menteri non partai politik atau profesional, yang bekerja atas dasar agenda Nawacita atau arahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Jakarta, Sabtu (27/6), mengatakan, kalau dilihat secara keseluruhan, kompetensi dan kualitas menteri Kabinet Kerja ini sama. Menteri dari parpol dan profesional memiliki kecakapan yang kompentensi yang sama.
Namun, yang membedakan mereka adalah agenda kerja yang dibawa dan diterapkan. Para menteri dari partai politik, kata dia, kerap membawa agenda sendiri dan partai serta kelompoknya.
“Para menteri dari partai politik bekerja dengan agenda sendiri-sendiri. Mereka tidak tunduk pada agenda kerja dan arahan Presiden atau pada Nawacita. Ini sangat berbahaya,” katanya.
Sementara menteri non-parpol atau dari kalangan profesional, kata pakar politik itu, bekerja atas dasar arahan, agenda dan program Nawacita Joko Widodo. “Mereka bisa diarahkan oleh Jokowi dibandingkan menteri dari parpol,” katanya.
Ray Rangkuti juga menyoroti kinerja beberapa menteri parpol seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi yang belakangan menyedot perhatian publik terkait pembekuan PSSI.
“Kita dukung pembekuan PSSI untuk perubahan mendasar, tetapi sampai kapan? Sekarang tidak jelas sampai kapan pembekuan itu. Berilah batas waktu yang jelas, jangan menggantungkan nasib orang. Apalagi akibat kebijakan Menpora ribuan orang menganggur,” katanya.
Demikian juga dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri, nyaris tidak ada perubahan signifikan yang terjadi, kecuali aksi fenomenal lompat pagar saat blusukan ke tempat penampungan TKI.
“Setelah itu apa kebijakan Menaker yang fenomenal? Tidak ada,” kata Ray Rangkuti yang juga mengeritik salah satu politisi PKB yang hanya menilai kinerja menteri dari kalangan profesional, sementara menteri dari parpol sendiri tidak dilakukan evaluasi.
Harus Bersatu
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP versi Muktamar Surabaya, Aunur Rofiq sepakat dengan Ray Rangkuti bahwa menteri dari parpol atau profesional itu sama saja sejauh dia bekerja dan memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini.
Aunur Rofiq sendiri lebih menyoroti kinerja menteri di bidang ekonomi yang dinilai masih kurang. Dalam beberapa bulan terakhir, kata dia, kondisi ekonomi Indonesia sangat berat. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama hanya 4,71 persen dari target 5,7 persen. Nilai tukar rupiah terpuruk sangat dalam. Daya beli masyarakat pun turun.
Ini terjadi karena ada beberapa pos menteri yang bekerja kurang baik yakni Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Aunur Rofiq berharap Presiden Joko Widodo memberi perhatian penuh pada kinerja kementerian ekonomi tersebut, dan memastikan semua kementerian bekerja sama atau bersinergitas dalam membangun perekonomian bangsa.
“Kinerja Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel misalnya, sudah bagus bisa mengendalikan gejolak harga selama ramadan dan memastikan ketersediaan pangan. Tetapi kalau daya beli masyarakat turun akibat nilai tukar rupiah anjlok, bagaimana bisa membeli pangan? Kementerian lain seperti Menko Perekonomian dan Keuangan harus mendukung,” katanya.
Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida mengatakan, mengevaluasi menteri tidak bisa dikhotomis antara menteri dari parpol dan profesional. Tidak bisa mengatakan menteri dari parpol lebih bagus dan menteri non-parpol tidak bagus dan sebaliknya.
“Kinerja itu diukur dari profesionalitas kinerja. Kalau menteri dari parpol bekerja lebih baik, itu baru namanya profesional. Demikian juga menteri non-parpol, jika bekerja baik disebut profesional,” katanya.
Namun, Laode Ida mempertanyakan juga soal indikator yang digunakan untuk menilai kinerja sang menteri, seperti yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mengatakan kinerja menteri non parpol atau dari kalangan profesional buruk.
“Belum tentu juga kinerja menteri dari parpol bagus. Evaluasi itu harus menyeluruh, jangan dikhotomis. Karena sampai saat ini, belum ada indikator yang jelas untuk menilai apakah seorang menteri bekerja baik atau tidak,” katanya.
Karena itu, Laode Ida menyarankan ada dua indikator menilai kinerja menteri.
Pertama, terhubungnya program kerja yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini bisa dilihat dari cara Menteri Perdagangan melakukan operasi pasar yang membuat harga selama ramadan ini bisa terkendali. Cara ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kedua, tidak adanya korupsi di kementerian. “Ini indikator awal menilai baik atau buruknya kinerja menteri,” katanya. ( SP / IM )
Related Posts
