Bantuan pendanaan partai politik (parpol) oleh negara sejatinya tidak boleh menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Sebab, konsekuensi parpol adalah
mampu mandiri. Kalaupun ada bantuan dari negara itu sebaiknya hanya untuk dua bidang, yakni bidang operasional dan kaderisasi,” kata Penasihat Fraksi Partai Gerindra di DPR Martin Hutabarat kepada SP, di Parlemen, Rabu (26/10).
Anggota Komisi III ini melanjutkan, pada prinsipnya uang negara harus bisa membantu parpol agar parpol tidak berprilaku koruptif. “Ini agar parpol tidak bermain-main di anggaran negara. Tetapi, itu hanya kepada dua bidang saja,” katanya.
Martin berpendapat, pada bidang operasional organisasi sehari-hari. Misalnya, sewa kantor dan menggaji karyawan. “Kedua adalah kaderisasi. Parpol membuat rencana kaderisasinya setiap tahun yang itu dibantu negara. Jangan anggaran membiayai parpol untuk mencalonkan gubernur atau bupati. Jangan lagi seluruh anggota parpol bergaji itu salah. Yang hanya digaji hanyalah staf sekretariat parpol,” katanya.
Menurut dia, ada sekitar 500 pengurus DPC Partai Gerindra di 33 DPD. “Karena itu, untuk mencapai hitungan ideal, pemerintah harus melakukan dialog dengan para pimpinan parpol. Berapa biaya operasional pendidikan kaderisasi. Pengeluaran Partai Gerindra untuk pelatihan kaderisasi di tingkat pusat sebesar Rp 5 miliar per sekali latihan. Gerindra melakukan pelatihan sekitar 4 kali per bulan. Sekali latihan itu diikuti sekitar 500 orang. Biaya itu belum termasuk mendatangkan kader-kader,” katanya.
Karena itu, Martin mengusulkan, Presiden mengambil inisiatif dan mengajak para pimpinan parpol untuk mendiskusikan biaya ideal operasional parpol. “Ketika semua parpol bersepakat lantas Presiden, yang juga Ketua Dewan Pembina partai terbesar, meminta semua pimpinan parpol menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi. Pakta integritas bersama para pimpinan parpol sangat penting. Sebab, selama ini kan parpol hanya menandatangi pakta integritas agar pemilu berlangsung lancar,” katanya.
Martin menambahkan, jika semua parpol bersepakat menandatangani pakta integritas maka kemudian baru bisa mendorong perbaikan UU Parpol
Related Posts
