Dukungan Publik Turun, Parpol Perlu Dirombak + Bagaimana Perbaiki Citra Politisi yang Hancur


“Selama ini, kita dihargai sekitar 108 rupiah per suara.”

 Politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyatakan perlu adanya perombakan aturan dan fungsi partai politik di Indonesia. Hal ini terkait dengan turunnya kepercayaan publik terhadap politisi seperti yang ditemukan oleh lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

“Pengaturan parpol perlu dirombak. Soal keuangan memang harus dibicarakan. Selama ini, kita dihargai sekitar 108 rupiah per suara,” kata Ganjar dalam perbincangan di Jakarta Minggu 2 Oktober 2011.

Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini memaparkan jika persoalan keuangan tidak diatur dengan baik maka persoalan korupsi atau mark up anggaran oleh kader partai politik akan terus berlangsung. Dia memberikan sebuah contoh penerapan sistem politik di salah satu negara maju di Eropa, Jerman.

“Saya sadar betul. Sebagai agen demokrasi itu (sumber keuangan parpol) harus dibahas serius. Jerman, budget untuk partai politik sangat tinggi. Bahkan untuk partai oposisi mendapatkan anggaran yang lebih besar dari partai penguasa,” jelasnya.

Ganjar sendiri menyikapi hasil survei dengan positif. Menurutnya, tidak hanya partai politik atau politisi, hampir semua lembaga tinggi negara bahkan mendapatkan respek yang sedikit dari masyarakat akhir-akhir ini.

“Pada masa transisi seperti ini biasanya ekspektasi masyarakat tinggi, sementara fungsi lembaga-lembaga negara belum berjalan maksimal. Ini menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja,” ujarnya.

 

Bagaimana Perbaiki Citra Politisi yang Hancur

“Politisi itu profesi yang seharusnya mulia di mata publik.”

Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menemukan sebuah fakta bahwa citra politisi di mata masyarakat melorot 21 persen poin selama enam tahun terakhir ini.

Pada tahun 2005, dengan metode, responden serta tema yang sama, LSI menemukan 44,2 persen masyarakat menilai kerja politisi relatif baik. Sementara, pada tahun 2011 ini, angka itu merosot menjadi 23,4 persen. Sebanyak 51,3 persen publik menyatakan kerja politisi saat ini buruk atau sangat buruk.

Terkait dengan hal ini, peneliti LSI, Adrian Sopa menyatakan kinerja para politisi perlu ditata ulang. “Politisi itu profesi yang seharusnya mulia di mata publik. Arahan dan leadership politisi akan sulit diikuti publik jika tingkat kepercayaan atas politisi sedemikian rendah. Untuk membangun kembali spirit reformasi, citra politisi mesti di-upgrade kembali,” kata Adrian Sopa di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 2 Oktober 2011.

Adrian menyebutkan tidak ada negara yang kuat tanpa partai politik yang kuat. Serta tidak ada partai politik yang kuat tanpa politisi yang dapat dipercayai publik.

“Tak ada politisi yang dipercaya publik tanpa perilaku yang bersih. Saatnya bersih-bersih di kalangan politisi, termasuk di kalangan oknum Badan Anggaran DPR,” ujarnya.

Oleh karenanya, LSI memberikan setidaknya dua rekomendasi.

Pertama, diterapkannya punishment yang keras dan konsisten untuk menimbulkan efek jera bagi politisi yang menyimpang. “Saatnya mereka yang anti korupsi menyatukan barisan di belakang KPK. Aneka civil society dan media massa satukan kekuatan mendukung KPK agar berani membongkar mafia korupsi sampai ke hulu,” ujarnya.

Kedua, pola rekruitmen politik lebih diperketat di semua lapisan, khususnya dalam menjaring calon kepala daerah, calon anggota DPR, calon pimpinan partai politik, calon menteri, sampai dengan calon presiden.

“Rekrutmen harus juga memperhitungkan kompetensi teknis, dan integritas intelektual atau moral. Partai harus pula lebih selektif memilih wakil yang teruji integritasnya untuk duduk di Badan Anggaran DPR,” katanya.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *