JAKARTA : Pengelompokan atau koalisi partai politik (parpol) berdasarkan ideologi tertentu dinilai berbahaya bagi keutuhan bangsa.
Karena itu, gagasan poros tengah yang digencarkan PKS untuk menyatukan parpol menengah atas dasar agama merupakan ancaman bagi pembangunan politik bangsa.
Demikian rangkuman pendapat dari beberapa narasumber–Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi, dan pengamat politik Indo Barometer M Qodari–yang disampaikan secara terpisah di Jakarta kemarin.
Jafar Hafsah mengatakan, apabila ada partai koalisi yang tidak senang dengan keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, bisa keluar secara sukarela. Demokrat tidak bisa menahan mereka untuk tetap bekerja sama.
Ditemui di gedung DPR-MPR, Jakarta, kemarin, Jafar menegaskan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dieliminasi dari kabinet apabila tetap ingin membentuk koalisi poros tengah. “Ya, kalau PKS dan PPP tetap menginginkan membentuk poros tengah, otomatis sudah keluar dari koalisi dan artinya di kabinet dia akan terbuang,” kata Jafar.
Wakil Ketua Komisi IV itu menambahkan, koalisi yang dibentuk adalah koalisi di parlemen dan kabinet. “Kalau membentuk poros tengah di Setgab, sama artinya keluar dari koalisi dan konsekuensinya keluar dari kabinet,” ujarnya.
Dia menyebutkan, Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasti sedang memantau perkembangan yang terjadi di Setgab, termasuk soal keinginan PKS dan PPP itu.
PPP Tak Khawatir
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Arwani Thomafi menilai, ancaman reshuffle dari Partai Demokrat kepada partainya dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai bentuk intervensi pada kewenangan Presiden SBY. Ia menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif presiden.
Arwani menyatakan, ancaman yang dilontarkan Demokrat bisa mengganggu kinerja SBY. Hal itu menjadi tidak elok dan tak proporsional. PPP, menurut dia, tidak sedikit pun khawatir dengan ancaman Demokrat. Sebab, dalam urusan kabinet, PPP hanya berhubungan dengan SBY. “Dan PPP masih percaya pada beliau (SBY),” katanya.
Arwani menyebutkan, kritik yang dilontarkan PPP kepada Sekretariat Gabungan Partai Koalisi bertujuan agar semua parpol mengambil langkah konkret. Setgab harus dapat dikembalikan pada tujuan awal pendiriannya, mendorong percepatan program pemerintahan SBY-Boediono.
Sementara itu, pengamat politik LSI Dodi Ambardi mengingatkan Partai Golkar dan Partai Demokrat harus waspada. Jika PKS, PAN, PPP, dan PKB serius membentuk poros tengah, dampak poros tengah jilid 2 bisa seganas yang pertama.
“Koalisi berdasarkan agama kurang kondusif bagi bangsa. Meski demikian, jika terwujud, parpol Islam akan menunjukkan taringnya seperti tahun 1999 yang berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi presiden,” ujarnya.
Poros tengah ini pun bisa menjadi leading opinion, mengingat selama bergabung dalam Setgab Koalisi mereka kehilangan momentum, terpedaya manuver Partai Demokrat. Selama ini, menurut Dodi, pemegang opini adalah Golkar, PDIP, dan Demokrat.
Jika PKS, PPP, PAN, dan PKB tidak mewujudkan ide poros tengah, Dodi memperkirakan, mereka akan tetap di belakang, bahkan tenggelam. Mereka akan kalah dengan ketiga parpol besar itu yang menguasai pemberitaan dengan melemparkan opini di media.
Dengan memegang isu di media, menurut Dodi, parpol mana pun akan memperoleh keuntungan elektoral. “Inilah yang harus dipelajari atau dilakukan oleh partai-partai Islam kalau mereka tidak mau tenggelam di Pemilu 2014,” ucapnya.
Meski demikian, munculnya penolakan terhadap ajakan PKS untuk membentuk koalisi poros tengah dari PDIP, PAN, PKB serta PPP, dinilai wajar. Sebab, ajakan tersebut tidak bernilai politis dan ekonomis.
Pengamat politik M Qodari menilai ancaman reshuffle atau perombakan kabinet dari Partai Demokrat kepada PKS dan PPP cuma gertak sambal. PKS dan PPP diminta jangan takut. “Kalau saya melihat, ancaman Demokrat itu hanya ‘gertak sambal’ saja. PKS dan PPP tidak akan di-reshuffle,” kata Qodari.
Direktur Eksekutif Indo Barometer itu menyebutkan, apa yang terjadi di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi adalah provokasi akhir tahun yang dilakukan parpol koalisi. Ini terjadi akibat kekecewaan di internal Setgab. Namun, tidak akan berdampak signifikan.
Qodari tidak yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Presiden harus menunggu laporan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kalaupun terjadi, dia memprediksi, hal itu terjadi paling cepat Februari 2011
JAKARTA : Pengelompokan atau koalisi partai politik (parpol) berdasarkan ideologi tertentu dinilai berbahaya bagi keutuhan bangsa.
