Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menampik jika serapan anggaran di DKI paling kecil se-Indonesia. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena dirinya sengaja memotong anggaran untuk melawan penggelembungan yang kerap terjadi di sejumlah proyek Pemrov DKI.
“Karena Anda mesti melawan orang-orang yang mau lakukan mark up, tetap enggak mau membeli lahan,” kata Ahok, usai menjadi pembicara pada Kongres dan Workshop Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit Indonesia (HISFARSI), Jakarta, Sabtu (3/10).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan jika APBD DKI 2015 sarat penggelembungan. Penggelembungan kerap terjadi pada harga satuan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolomenjelaskan, berdasarkan data presentase realisasi APBD dari Ditjen Bina Keuangan Daerah per 22 September 2015, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran paling rendah yakni 19,39 persen. Sementara itu Gorontalo menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran paling tinggi yakni 63,10 persen.
Data tersebut diungkapkan Tjahjo usai bertemu dengan jajaran Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Jumat (2/10). Meski begitu, politikus PDIP itu yakin, pada November 2015, penyerapan anggaran bakal mencapai 50 persen. ( Mdk / IM )
Related Posts
Bkn terlslu kecil, mungkin karena justru terlalu besar item yg ga detil dan ga jelas, atau bahkan terlalu besar faktor lain lainnya, sehingga waktu mau laksanakan bingung sendiri?
Yang penting meskipun serapan kecil, tetapi tidak dikorupsi dan proyek2 berjalan lancar
Serapan Kecil tapi digunakan secara efisien. Serapan Besar tapi meluber kemana-mana malah akan merugikan rakyat.
Yang penting anggaran keluar benar, bersih, transparan, tepat sasaran dan langsung dirasakan hasilnya oleh rakyat.