Ini bukti yang dibeberkan Ahok pembelian Sumber Waras sesuai aturan

Dalam auditnya, BPK menegaskan lahan seluas 3,6 hektare yang diberi Ahok menghadap ke Jalan Tomang Raya,Jakarta Barat.

Bukti kasus Sumber Waras versi Ahok 2015 merdeka.com/istimewa
Sedangkan menurut Badan Pertahanan Nasional (BPN), tertulis bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) berada di Jalan Kiai Tapa no 1, Kecamatan Grogol Petamburan, Tomang, Jakarta Barat. Hal itu tertulis dalam sertifikat yang diterbitkan pada 27 Mei 1998 dengan status hak guna bangunan bernomor 2878.

BPK menyebut harga lahan Sumber Waras di Jalan Tomang Raya hanya Rp 7 juta per meter persegi.

Tapi dalam pengajuan penawaran Yayasan Kesehatan Sumber Waras tanggal 22 Oktober 2014, untuk lahan di Jl Kiai Tapa no 1 Rp 20.755.000 per meter persegi. Dengan harga bangunan Rp 25 miliar. Penawaran itu ditandatangani Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Kartini Muljadi dan Bendahara Stefanus Hedianto Karnadi.

Bukti kasus Sumber Waras versi Ahok 2015 merdeka.com/istimewaPenawaran itu dikuatkan dalam catatan Dinas Pelayanan Pajak DKI 20 Desember 2014, berdasarkan penelitian para basis data SIM PBB-P2 yang didapat dari Ditjen Pajak, nilai jual objek pajak untuk tanah di Jala Kiai Tapa no 1 Rp 20.755.000 per meter persegi. Artinya bila luas tanah yang dibeli DKI 3,6 hektare dikalikan dengan NJOP tersebut maka harga jual lebih kurang Rp 755.689.550.000.

Nilai itu memang mengalami kenaikan tajam sebab pada tahun 2013, NJOP di daerah itu hanya Rp 12.195.000.

Sedangkan untuk nilai pembayaran pokok pajak yang dibayarkan yakni Rp 662.811.120.

Ahok memastikan pembelian lahan RS Sumber Waras diketahui pimpinan DPRD DKI. Dalam nota kesepakatan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI no 26 tahun 2014 tentang prioritas dan plafon anggaran perubahan APBD 2014, memang ada pembahasan tentang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan membeli sebagian lahan milik Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras untuk dibangun rumah sakit jantung dan kanker.

Tujuan pembelian itu untuk peningkatan pencapaian target RPJMD. Pengajuan itu disetujui Ahokdan pimpinan DPRD pada 14 Juli 2014.

Sebelum DKI, lahan Sumber Waras lebih dulu dilirik PT Ciputra Karya Unggul. Yayasan pun sempat

setuju menjual lahan yang tadinya akan dijadikan Wisma Susun.Tapi dalam perjalanannya, yayasan mengetahui Ciputra Karya Unggul saat itu belum dapat memperoleh

izin dari instansi yang berwenang untuk perubahan peruntukan Tanah HGB 2878.Di surat yang kirimkan pihak yayasan pada 7 Juli 2014 untuk Ahok, mengatakan saat itu belum

berminat menanggapi tawaran DKI. Tapi surat berikutnya pada 27 Juni 2014, yayasan kembali

melayangkan surat tentang harga kisaran terkait lahan yang dilirik PT Ciputra Karya Unggul.Pada 8 Agustus lewat kepala Bappeda DKI, Andi Baso, saat itu, meminta yayasan menyelesaikan dulu

persoalan dengan Ciputra Karya Unggul sebelum menjual lahannya pada DKI. Surat itu dikirimkan pada

8 Agustus 2014.Setelah melengkapi berbagai syarat yang harus disiapkan, akhirnya pada Rabu 10 Desember 2014 jam

15,30 WIB bertempat di Dinas Kesehatan DKI Jakarta disepakati harga pembelian Tanah Yayasan

Kesehatan Sumber Waras di Jl Kiai Tapa no 1.Dalam berita acara kesepakatan harga bernomor 4509 tahun 2014, ikut bertanda tangan mantan

Kepala Dinas Kesehatan, Dien Emmawati, Ketua Pengurus Yayasan Sumber Waras, Kartini Muljadi,

Lurah Tomang Lila Istinah dan Camat Petamburan Denny Ramdany.Kemudian pada tanggal 17 Desember 2014, pihak yayasan membuat akta pelepasan hak dan membuat

pernyataan tidak keberatan atas akses jalan menuju tanah tersebut menjadi jalan bersama antara

yayasan dan Pemprov DKI yang dikirimkan pada 29 Desember 2014.( Mdk / IM )