Pemeriksaan kasus penipuan dengan modus pelipatgandaan uang sebanyak Rp 4 Miliar yang menimpa terpidana mafia pajak, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan oleh Achmad Muntoha, sesama napi di Rutan Cipinang, Jakarta Timur terus dilakukan.

Tim Investigasi yang dibentuk Kantor Wilayah DKI Jakarta Kemenkumham, Kamis (15/9) memeriksa  keterangan Muntaha yang dilaporkan menipu Gayus senilai Rp 4 Miliar. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bambang Krisbanu kepada wartawan, Kamis malam mengatakan dalam pemeriksaan Muntaha bersikeras tidak menipu Gayus.

Pasalnya, Gayus dianggap oleh Muntaha tidak memenuhi persyaratan untuk melipatgandakan uang dengan cara gaib. Menuurt Bambang, dari pengakuan Muntaha, Gayus harus menyediakan 100 lembar dolar singapura pecahan 10.000 dolar singapura. Namun Gayus hanya menyediakan 60 lembar dolar singapura pecahan 10.000 dolar singaura.

“Muntaha mengaku menjanjikan bisa melipatgandakan uang hingga 300 kali lipat. Tapi ia bersikeras tidak menipu, karena Gayus dianggap tidak memenuhi syaratnya dan melanggar kesepakatan,” papar Bambang.

Pelipatgandaan uang yang dijanjikan Muntoha pada Gayus dengan melibatkan ratusan lembar uang Brasil milik Muntoha yang disimpannya selama ini di rutan. “Uang Brasil ada di dalan Rutan dan sudah kita sita,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, Muntoha menjanjikan pelipatgandaan uang pada Gayus dengan syarat mesti menyediakan 100 lembar uang dolar singapura pecahan 10.000 dolar Singapura. Nantinya 100 lembar uang dolar singapura itu dengan ritual tertentu disatukan dengan ratusan uang Brasil milik Muntoha.

Selanjutnya lembaran uang dolar Singapura harus dibakar, sehingga ratusan uang brasil Muntoha berubah secara gaib menjadi uang dolar amerika. “Yang dijanjikan Muntoha, nilai uang dolar amerika itu senilai 300 kali lipat dari 100 lembar uang singapura pecahan 10.000,” kata Bambang. Ini berarti uang dolar amerikanya akan menjadi senilai 300 Juta dolar singapura atau sekitar Rp 2,1 triliun.

Namun, lanjut Bambang, oleh Muntoha, Gayus dianggap gagal dan tak memenuhi syarat karena hanya menyediakan 60 lembar uang dolar singapura pecahan 10.000 dolar singapura. Karenanya saat ritual terakhir yakni pembakaran uang dolar singapura agar ratusan uang Brasil berubah menjadi uang dolar Amerika, tidak berhasil. Uang brasilnya tidak berubah jadi uang dolar Amerika, dan justru uang dolar singapuranya hangus menjadi abu.

Bambang menuturkan dari pengakuan Muntoha, Gayus lah yang membakar 60 lembar uang dolar singapura pecahan 10.000 itu.

Menurut Bambang, dari pengakuan Muntoha, uang brasilnya sempat berubah menjadi uang dolar amerika, namun kembali lagi menjadi uang Brasil karena syaratnya kurang. “Alasan Muntoha, karena syaratnya kurang, makanya uang brasilnya yang sempat jadi uang dolar amerika berubah lagi jadi uang brasil,” kata Bambang.

Bambang menuturkan dari hasil sementara ini pihaknya masih akan terus melakukan pemeriksaan atas kasus ini dengan meminta keterangan Gayus. Menurut Bambang pihaknya tidak berwenang untuk menentukan apakah ada unsur pidana untuk kasus ini.

“Ada unsur penipuan atau tidaak, itu kewenangan polisi. Yang kita lakukan hanya jajaki penjelasan kronologi, dan apakah ada keterlibatan petugas rutan atau belum,” kata Bambang.

Menurut Bambang pemeriksaan atas kasus ini belum selesai. “Hasil sementaranya baru itu, dan kita masih dalami lagi,” kata Bambang.

Dua tahap
Kepala Kanwil DKI Jakarta Kemenkumham, Sihabudin, saat dihubungi wartawan, Kamis (15/9) siang, mengatakan untuk meloloskan uang Rp 4,2 miliar dalam 60 lembar pecahan 10.000 dolar Singapura ke dalam penjara bukanlah hal sulit bagi Gayus.
Menurut Sihabudin, Gayus menyusupkan uang tersebut ke dalam penjara dalam dua tahap. “Uangnya diterima secara bertahap. Pertama dikirim sebanyak 31 lembar dan yang kedua sebanyak 29 lembar,” ujar Sihabudin.
Namun, siapa yang memasok uang tersebut ke dalam penjara, Sihabudin mengaku pihaknya masih terus mendalami hal itu. “Bisa saja saat yang bersangkutan keluar. Karena dia kadang keluar untuk sidang, pemeriksaan, dan keperluan perkara lainnya. Intinya itu di luar sepengetahuan kita,” katanya.

 

Komite Pengawas KPK Curiga Kasus Nazaruddin Dibonsai

Komite Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai bahwa kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games ke-26 dengan tersangka Muhammad Nazaruddin akan dibonsai dan ditutupi dengan berbagai kasus korupsi lainnya.

Dicontohkan, kasus dugaan suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah bidang Transmigrasi (PPIDT) tahun 2011 di 19 Kabupaten pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diduga melibatkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar.

“Kita curiga kasus Nazaruddin akan dibonsai dengan munculnya kasus yang diduga melibatkan Muhaimin Iskandar,” kata aktivis yang tegabung dalam Komite Pengawas KPK, Adhie Massardi di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/9).

Kecurigaan tersebut, lanjut Adhie, didasarkan pada begitu cepatnya penanganan kasus dugaan suap pada Kemenakertrans oleh KPK. Tetapi, penanganan kasus Nazaruddin terkesan begitu lamban.

Sementara itu, Boni Hargens yang juga tergabung dalam Komite Pengawas KPK mendesak BPK untuk segara melakukan audit forensik terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait kasus korupsi wisma atlet.

Kemudian, lanjut Boni, mendesak KPK supaya segera memeriksa Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng. Serta, melakukan pemeriksaan atau audit forensik terhadap aliran dana yang mengalir dalam arena Kongres Partai Demokrat awal tahun 2010 lalu.

“Komite Etik KPK harus melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK yang namanya disebut-sebut oleh Nazaruddin. Diantaranya, Chandra M Hamzah,” ungkap Boni.

 

“Saya Bawa dengan Mobil Boks Rupiahnya”

Yulianis menjelma menjadi sosok kunci dalam kasus M Nazaruddin.

Dari seorang wanita karir biasa, Yulianis menjelma menjadi sosok kunci dalam kasus M Nazaruddin. Posisinya sebagai Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group yang dimiliki Nazaruddin membuat keterangannya paling dicari termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti pelanduk di antara gajah, mungkin itulah perasaan Yulianis yang sampai harus mengenakan cadar untuk melindungi identitasnya supaya tidak seterkenal majikannya, Nazaruddin. “Klien saya kan cuma saksi, bukan tersangka korupsi,” kata Ignatius Supriyadi, kuasa hukum Yulianis menjelaskan sebab Yulianis menyembunyikan mukanya dari publik.

Sampai Selasa 13 September 2011 kemarin, Yulianis masih berusaha pasif dalam kasus M Nazaruddin ini. Dia memberikan keterangan seperlunya pada pihak berwajib seperti KPK atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksanya selaku saksi dalam kasus rekan sekerjanya, Mindo Rosa Manulang. Adalah pernyataan Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua yang menyatakan Yulianis mengaku ada uang Rp30 miliar dan US$3 juta mengalir ke Kongres Demokrat yang membuat ibu satu anak ini terpojok.

“Orang-orang Partai Demokrat semuanya ikut menyerang saya, padahal saya tidak menyatakan seperti itu ke Komite Etik,” kata Yulianis yang berjilbab namun tak bercadar itu sebelum sesi wawancara digelar.

Berikut wawancara khusus VIVAnews dengan Yulianis di suatu tempat di Jakarta, Selasa 13 September 2011:

Jadi, bagaimana sebenarnya duduk perkara uang Rp30 miliar dan US$3 juta itu?
Saya betulkan, bahwa ada Rp30 miliar dan US$2 juta yang saya bawa ke Bandung, uang kantor Permai Group yang diambil dari rekening kantor. Kemudian ada juga dibawa uang sumbangan sebesar tiga juta dolar dari luar yang saya disuruh Nazaruddin bawa. (Awalnya dalam) rupiah, ditukar dolar.

Dari mana sumber uang US$3 juta ini?
Saya tidak tahu sumber uangnya. Tiga juta dolar ini tidak langsung brek (maksudnya terkumpul semua-red), datang nyicil. Yang bawa Aan, sopir Pak Nazar. Saya diperintah mencatat, tidak tahu uang dari siapa.

Jadi total Rp30 miliar dan US$5 juta?
Iya. Saya bawa dengan mobil boks rupiahnya. Dolar dengan dua mobil kantor Permai Group. Sampai di Bandung, di Hotel Aston, dimasukkan ke kamar.

Berapa yang terpakai untuk Kongres Demokrat?
Setelah selesai Kongres, yang terpakai hanya uang sumbangan. Rp30 miliar itu hanya terpakai sedikit, sekitar Rp600 juta, jadinya tidak signifikan. Yang US$3 juta, sisa US$1,2 juta. Uang itu (US$1,2 juta-red) lalu saya serahkan Bu Neneng (istri Nazaruddin -red).

Lalu uang Permai Group diapakan?
Tidak terpakai. Dimasukkan lagi, dibawa lagi ke Jakarta. Utuh, tidak terpakai.

Uang yang habis US$1,8 juta itu untuk apa?
Saya tidak tahu untuk siapa dan apa. Saya kan bukan Bendahara partai, saya hanya staf Permai Group. Sudah pasti untuk acara Kongres, tapi saya tidak tahu untuk apa.

Pernyataan Pak Hehamahua tidak salah, cuma tidak lengkap. Saya tidak tahu apakah memang disampaikan begitu atau wartawan mengutip yang sepotong-sepotong. Saya hanya ingin menempatkan posisi yang sebenarnya begitu bahwa tidak benar Rp30 miliar untuk Kongres Demokrat, tidak benar ada uang Permai Group untuk Demokrat.

Anda juga diberitakan mengetahui aliran dana ke CDR. Memang siapa itu CDR?
Saat saya pegang pembukuan perusahaan awal tahun 2009, sudah ada di situ CDR. Awalnya buku itu yang pegang Bu Neneng (Direktur Keuangan Permai Group yang juga Istri Nazaruddin). Bu Neneng memang suka membuat singkatan-singkatan begitu. Kalau saya menulis pasti lengkap karena saya takut lupa.

Bukankah CDR itu Chandra M Hamzah?
Saya tidak pernah ngomong begitu. Tanya saja KPK. Pada KPK saya bilang, tanya Pak Nazar atau Bu Neneng.

Anda juga pernah berhenti bekerja?
November sampai Desember 2009 saya sempat keluar. Selain disuruh mencatat aneh-aneh, Pak Nazar itu suka marah-marah, suka membentak. Saya tak tahan.

Jadi sejak kapan Anda bekerja?
Saya kerja sejak Januari 2009, makanya saya pegang pembukuan sejak itu.

[Seorang saudara Yulianis yang mendampinginya saat diwawancara menceritakan saat berhenti bekerja dua bulan, orang-orang Nazaruddin memintanya bekerja kembali bahkan disertai ancaman. Akhirnya Yulianis kembali masuk bekerja Januari 2010].