JAKARTA – Sebagai lembaga penyiaran, RRIdinilai tetap berhak melakukan penelitian dan hitung cepat atau quick count Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Karena itu, Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) mempertanyakan langkah Komisi DPR I yang akan memanggil redaksi RRI.
“Langkah Komisi I ini sebenarnya sangat kami sesalkan. Ini sudah terlalu jauh. Jangan tempatkan quick count sebagai sebagai momok. Ini kan juga untuk penyelenggaraan pemilu,” ujar Peneliti Perkumpulan Media Lintas Komunitas, Ahmad Faisol di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2014).
Menurutnya, penelitian juga merupakan salah satu fungsi jurnalisme yang dijalani media massa. Dia menganggap, sepanjang survei dan hitung RRI dilakukan dengan metodologi dan kaidah penelitian yang benar, tidak masalah jika radio itu untuk merilis hasil hitung cepatnya.
Ia menuturkan, walaupun pengelolaan RRI dibiayai negara, tapi tetap berhak menghitung hasil pilpres untuk kepentingan data dan penelitian media tersebut.
“Kami kan bisa minta mereka pertanggungjawabkan hasilnya. Komisi I dan Komisi Penyiaran bisa lakukan audit pada metodologi yang dipakai RRI,” kata Faisol.
Sebelumnya, Komisi I DPR berencana memanggil jajaran direksi RRIpasca-hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan di sejumlah lembaga penyiaran.
Hasil hitung cepat RRI menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,71 persen. Adapun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 47,29 persen.
“Komisi I berencana memanggil jajaran direksi RRI terkait penayangan quick count mereka di sejumlah lembaga penyiaran,” kata Ketua Komisi I Mahfud Siddiq.
Menurut Mahfud, RRI bukanlah lembaga survei resmi yang dapat melakukan hitung cepat. Di samping itu, kata dia, RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang harus dapat menjaga netralitasnya saat pilpres.
Related Posts
bguslah bila perlu bubarkan lmbga survainya yg tlh tergadai…rri artinya rada rada ireng
bguslah bila perlu bubarkan lmbga survainya yg tlh tergadai…rri artinya rada rada ireng
Kenapa semua jadi begini? Mungkin karena saking pintarnya orang2 kita sehingga tidak mempercayai 1 sama lain dan selalu membuat semua jadi permasalahan, sungguh kasihan…..
Kenapa semua jadi begini? Mungkin karena saking pintarnya orang2 kita sehingga tidak mempercayai 1 sama lain dan selalu membuat semua jadi permasalahan, sungguh kasihan…..
Komisi 1 TAKUT Jokowi menang.
DPR ngacooooo………..Koruptor numplek semua disitu dan sekarang UU MD3 mempermudah DPR untuk Tambah Korup karena Melemahkan kerjanya KPK……..bagus Merdeka lah. Koruptor di Indonesia, semakin subur makmur dan berkembang biaklah wahaimKoruptor !!!