TKDN 40% untuk EV dianggap masih berat
dilaporkan: Setiawan Liu
Jakarta, 8 Oktober 2022/Indonesia Media – Kepala seksi rancang bangun, Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Joko Kusnanto belum bisa menarget angka prosentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) perakitan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) terutama untuk skala usaha kecil menengah (UKM). Selama ini, rata-rata TKDN sektor industri dipatok sampai 40 persen oleh Kementerian Perindustrian. “Ini yang menjadi perhatian kami. Kalau TKDN harus 40 persen, beberapa produsen merasa berat, apalagi kalau (produsen) skala industri kecil menengah atau UKM,” kata Joko Kusnanto pada seminar Transport & Logistics Indonesia 2022 (Smart Logistics) di JIExpo Kemayoran.
Sampai saat ini, produsen masih impor komponen utama EV. Tetapi Body bus karoseri tidak impor, dan sudah menggunakan produksi dalam negeri. Chassis pada EV masih impor. Baterai untuk EV sebagian besar masih mengandalkan impor. Motor listrik juga masih menggunakan baterai impor, walaupun sudah ada beberapa supplier untuk baterai local. “Tapi Pemerintah sudah menerbit Peraturan Pemerintah (PP) 55/2019 untuk insentif pencapaian target TKDN 40 persen. Di lingkungan Kemenhub, insentifnya berupa biaya uji emisi yang rendah. Selain Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) hampir nol. Biaya lain hanya Rp 400 ribu, dulunya sampai puluhan juta rupiah. Kalau motor bakar torak bensin, biaya emisi lebih rendah. Biaya STNK EV, di beberapa daerah, bahkan sudah sampai nol rupiah,” kata Joko Kusnanto.
TransJakarta (TJ) juga sudah mulai menghentikan pembelian bus-bus motor bakar, dan sebaliknya membeli EV. Beberapa unit kendaraan TJ sudah uji coba dari berbagai merek, pabrikan. Setelah KTT G20 ke-17 (15-16 November 2022) di Bali, jumlah EV juga akan semakin bertambah di berbagai kota. Paling tidak produk yang memakai anggaran Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menarget EV dengan TKDN 40 persen. “Kami terus mendorong industri EV, dan mendorong (perusahaan) supplier baterainya. Mekanisme pasar kan, ada supply demand. Kalau ada kepastian dari sisi demand, vendor semakin tergerak,” kata Joko Kusnanto.
Di tempat yang sama, perusahaan karoseri swasta nasional PT New Armada mengaku masih fokus untuk pengadaan bus-bus dengan bahan bakar (bensin/solar). Beberapa tipe kendaraan bus New Armada dibeli oleh kantor-kantor pemerintah. “Bus Citoro khusus untuk dalam kota. Biasanya, pemerintah yang mengoperasikan bus Citoro. Citoro juga product-based dalam kota termasuk Jakarta. Desain Citoro juga lebih mengutamakan efisiensi angkutan penumpang, sehingga low deck,” Direktur New Armada, Charles Hugo Wahyadiyatmika mengatakan kepada Redaksi. (sl/IM)
Related Posts
