Tiga Sebab Ini Bikin SBY Kesal pada Tim Transisi

 Pembentukan Tim Transisi oleh presiden terpilih Joko Widodo ternyata membuat kesal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Presiden, Jumat, 5 September 2014, Presiden menegur Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang langsung masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi.

“Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil Pemilihan Umum 2009. Sampai 20 Oktober 2014, yang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab,” kata SBY, Jumat, 5 September 2014.

Kekesalan itu sepertinya berawal dari pembentukan Tim Transisi yang dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilihan presiden. 

Berikut ini tiga hal yang membuat SBY meradang. 

1. Pembentukan Tim Transisi 
SBY mengkritik pembentukan Tim Transisi pada 4 Agustus 2014. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pemilihan presiden baru dibacakan pada 21 Agustus 2014. “MK masih bersidang dan belum memberikan putusan. Rasanya tidak tepat dan tidak etis, saya imbau semua pihak bersabar,” ujar SBY dalam video di laman YouTube yang berjudul “Apa Tanggapan Presiden SBY terhadap Proses Transisi Calon Presiden Terpilih”, Kamis, 7 Agustus 2014.

2. Kenaikan Harga BBM Bersubsidi 
Setelah dibentuk, Tim Transisi mulai bekerja. Salah satunya, mereka mendesak supaya pemerintah SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Permintaan ini ditolak oleh Presiden. 

“Sikap pemerintah SBY demikian karena tahun lalu pemerintah baru menaikkan harga BBM bersubsidi 33 persen. Itu tentu memberatkan masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Jumat, 29 Agustus 2014.

3. Mendatangi Kementerian 
Beberapa menteri mengatakan didatangi orang-orang yang mengaku dari Tim Transisi. Selain datang sendiri-sendiri, perwakilan Tim Transisi itu tak memegang surat mandat dari Jokowi. 

“Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil Pemilihan Umum 2009. Sampai 20 Oktober 2014, yang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab,” kata SBY dalam rapat kabinet paripurna di Istana Presiden, Jumat, 5 September 2014.