Ini 10 Paradoks Kepemimpinan SBY

[JAKARTA]  Di mata para pendukungnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah mengukir banyak prestasi selama 10 tahun kepemimpinannya.

Dengan segenap kewenangan yang melekat pada dirinya sebagai presiden, sangat wajar kemudian di akhir masa baktinya SBY mengklaim pembukuan prestasi yang membanggakan.

Merujuk pada Pidato Kenegaraan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2014, SBY memaparkan keberhasilannya, antara lain: kondisi makro ekonomi Indonesia selama 10 tahun terjaga, dan selalu tumbuh positif antara 4% sampai 7%.

Kondisi politik Indonesia selama ini relatif stabil meskipun seringkali terjadi gonjang-ganjing antara elit politik; stabilitas keamanan juga terjaga sangat baik, karena nyaris tidak ada gangguan keamanan berarti selama 10 tahun terakhir.

Kemudian  makin banyak kota dan kabupaten yang terangsang untuk lebih baik dalam membangun; proses demokrasi berjalan damai dan lancar dalam dua pemilu terakhir, termasuk Pilpres 2014; dan anggaran negara melonjak 4 kali lipat dalam 10 tahun.

Namun, hal ini berbeda dengan temuan Setara Institute yang mengungkapkan berbagai kontradiksi dan/atau paradoks kebijakan, program, yang terjadi sepanjang 10 tahun SBY memimpin Indonesia.

“Informasi ini penting bukan hanya bagi rakyat, juga bagi pemerintahan baru untuk tidak mengedepankan politik pencitraan, politik traksaksional demi stabilitas politik, dan policy yang paradoksal, yang sesungguhnya jauh dari kesan dan kinerja yang sesungguhnya,”ujar ketua Setera Institute Hendardi pada saat konferensi pers dengan tema “Catatan Akhir Masa Bakti Kepemimpianan SBY” di Kantor Setara Institute, Benhil, Jakarta Pusat pada Senin (13/10).

Selain Hendardi, hadir juga pengurus Setara Institute yang lain, yakni Wakil Ketua Bonar Tigor Naipospos, Direktur Riset Ismail Hasani dan peneliti Aminudin Syarif.

Setara Institute mencatat setidaknya 10 paradoks kepemimpinan SBY. Sepuluh paradox ini dibacakan dan dijelaskan oleh Bonar Tigor Naipospos.

Berikut ini adalah 10 paradoks SBY versi Setara Institute.

1. Demokrasi atau Antidemokrasi?
2. Antikorupsi tapi Gagal Melakukan Prevensi Korupsi.
3. Pemimpin Paling Toleran terhadap Intoleransi.
4. Penganut Politik Impunitas pada Pelanggar HAM.
5. Kebebasan Berekspresi yang Dibelenggu dengan UU ITE.
6. Presiden yang Paling Sering Diancam.
7. Pembangunan Bidang Kesehatan yang Tidak Membuat Rakyat Sehat.
8. Anggaran Pendidikan yang Tidak Mencerdaskan.
9. Go Green dan Eksploitasi Lingkungan yang Terus Berlangsung.
10. Mematikan Pengusaha Tambang Skala Kecil, Memberi Privilige bagi Newmont dan Freeport. [YUS/L-8]