Presiden dalam Proses Pengambilan Keputusan Reshuffle + Demokrat Tidak Campuri Urusan Reshuffle


Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu mendengarkan pendapat publik tentang “reshuffle” atau evaluasi kinerja kabinet, dan hal itu sudah masuk dalam proses pengambilan keputusan.

“Kasak-kusuk, rasan-rasan, bahkan omelan masyarakat akan kredibilitas dan kinerja sebagian anggota kabinet dalam dua tahun ini telah didengar, dan berbagai pandangan serta penilaian tentang ikhwal itu, baik yang disampaikan dari kalangan dalam maupun luar, telah sampai dalam mata rantai pengambilan keputusan Presiden,” kata Daniel ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (16/9) sore.

Daniel mengatakan hal itu untuk menanggapi Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang menyatakan perombakan kabinet sebaiknya dilakukan dalam bulan ini.

Menurut Daniel, Presiden Yudhoyono memang memperhatikan pentingnya waktu. Namun, katanya, kini adalah saatnya bagi publik untuk menunggu dan melihat.

“Publik dan kami yang di dalam sama-sama menyadari bahwa meningkatkan kinerja pemerintah dan kabinet adalah hal paling utama dalam tiga tahun ke depan. Itulah posisi Presiden di saat yang paling penting menjelang akhir dua tahun pertama pemerintahannya,” kata Daniel.

Dia menegaskan, keselamatan masa depan Indonesia adalah yang paling penting dari semua yang ingin kami capai.

Pada kesempatan itu, Daniel kembali menegaskan, setiap menteri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hukum akan langsung diberhentikan dari jabatannya.

“Setiap menteri yang tersangkut dengan kasus korupsi yang terhadapnya telah ditetapkan sebagai tersangka akan diberhentikan oleh Presiden,” katanya.

Menurut dia, sifat sementara atau tetap dari pemberhentian itu akan bergantung pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Ini adalah implikasi dan konsekuensi dari diperjanjikannya pakta integritas di antara para menteri dan Presiden,” katanya.

Para menteri telah memahami hal itu. Sejauh ini, kata Daniel, para menteri yang disebut dan atau disangkutkan dengan skandal suap atau korupsi telah memberikan keterangan dan klarifikasi kepada Presiden.

“Mereka juga diperintah untuk bekerjasama secara penuh dengan proses hukum yang mungkin harus mereka hadapi,” katanya menambahkan.

Dia menegaskan, hal itu adalah bagian dari membangun tradisi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersandar pada akuntabilitas, transparansi dan penegakan hukum.

“Walaupun ini sulit dan pahit bagi mereka yang melaluinya, namun semua harus dijalani demi supremasi hukum di negeri ini,” katanya.

 

Demokrat Tidak Campuri Urusan Reshuffle

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan bahwa partainya tidak akan mencampuri kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan reshuffle kabinet.

“Jadi kami DPP, kaitan dengan tugas dari Bapak Presiden dalam Pemerintah dalam hak preogratif, kami menghormati Bapak Presiden,” kata Ruhut usai sidang pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi di gedung MK di Jakarta, Jumat (16/9).

Namun, dia mengimbau para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, untuk bekerja sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka perbuat.

“Bagi yang diberikan kepercayaan bekerjalah yang baik, mereka harus berani bertanggung jawab, harus profesional, sehingga jangan semuanya lari ke Presiden,” serunya.

Beberapa menteri dari Partai Demokrat menjadi sorotan karena di kementerian mereka diduga terjadi korupsi atau penyelewengan.

Tepis rumor SP2

Dalam kesempatan yang sama, Ruhut juga menepis kebenaran rumor bahwa dirinya menerima surat peringatan kedua (SP2) dari DPP PD.

“Siapa bilang itu. Jangankan SP2, SP1 satu saja tidak pernah,” kata Ruhut,

Seperti diketahui Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin mengungkapkan Ruhut diberi SP2 oleh DPP.

“Soal SP2 itu saya memang dengar-dengar. Tapi SP2 itu tidak dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan tapi oleh DPP Demokrat,” kata Amir Syamsuddin.

Dia juga mengungkapkan bahwa SP2 itu terkait pernyataan tentang kader PKB yang memohon kepada Demokrat untuk menyelamatkan Ketua Umum PKB yang juga Menakertrans Muhaimin Iskandar dari kasus Kemenakertrans yang telah menyeret dua bawahannya.

Pernyataan Ruhut memicu kontroversi dan PKB pun langsung meminta Presiden SBY membina secara khusus kader Demokrat ini

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *