Buruk Pemerintah, Kabinet Dibenah

Satu jam usai salat Jumat, 9 September silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan pembantu lingkaran terdalam di Kantor Presiden, Jakarta. Ada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Seluruh staf khusus dan ajudan turut hadir. Seorang staf sempat mengira, acara itu adalah tumpengan sederhana, seperti tahun lalu, untuk peringatan ulang tahun presiden. Pada hari itu, SBY berusia 62 tahun.

Rupanya rapat serius. “Beliau bahkan berpesan, tidak perlu ada ucapan selamat,” kata Daniel Sparingga, staf khusus presiden bidang komunikasi politik. Masuk tahun ketiga, mulai Oktober mendatang, menurut SBY, pemerintahannya berada pada fase kritis. “Kita tidak boleh bekerja dengan cara biasa dan tidak bisa membiarkan orang lain bekerja dengan cara biasa,” Daniel menirukan ucapan SBY.

“Saudara tahu, kita semua kurang tidur. Sabtu-Minggu tetap kerja. Tapi orang tidak melihat itu,” kata SBY kepada para stafnya. “Itu semua karena kita membiarkan orang di kementerian bekerja tidak patut,” presiden menambahkan. “Kita tidak mungkin bekerja keras sendirian. Semua jerih payah kita seperti ditelan rasa asin dalam lautan garam.”

Dikatakan pula, kerja keras presiden dan para stafnya kurang berarti karena kinerja menteri dan jajarannya di bawah standar. Dari situlah rencana reshuffle kabinet mengemuka. “Enough is enough. Saya akan reshuffle kabinet,” ujar Presiden. Menurut Daniel, itu pilihan untuk akselerasi kinerja dalam tiga tahun sisa masa pemerintahan.

Tekad percepatan kinerja itu, kata Daniel, mencakup semua jenjang. Mulai presiden dan para stafnya, menteri dan jajarannya, hingga seluruh kepala daerah. Elemen yang juga harus didorong mengubah cara kerja adalah birokrat. “Tak ada gunanya mendorong menteri berubah kalau birokrat tidak berubah,” tutur dosen FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, itu.

Paparan presiden makin menyengat semangat para staf khusus. “Kami inginnya ndak hanya lari, tapi terbang,” tutur Daniel. Presiden, katanya, sejak tahun pertama kecewa atas kinerja sejumlah menteri. Tapi kesempatan perbaikan masih diberikan. Kali ini, toleransi dianggap cukup.

Dalam pertemuan kecil itu, presiden menargetkan, pada saat masuk tahun ketiga, setelah 20 Oktober nanti, sudah ada komposisi baru kabinet. Daniel tidak bisa menjelaskan kementerian mana saja yang menjadi prioritas perombakan. “Pembahasan sedang berlangsung dan hanya orang-orang paling dalam di pemerintahan yang tahu. Yakni presiden dan wakil presiden,” ujarnya.

Daniel menjanjikan, reshuffle kali ini berbeda dari sebelumnya, tidak lagi menjadikan akomodasi politik sebagai pertimbangan utama. “Sekarang prosesnya agak steril dan lebih terisolasi dari hiruk-pikuk di luar,” katanya. Tudingan bahwa presiden tersandera kekuatan politik, menurut Daniel, sudah menjadi cerita lama. “Kami berhasil mengubah situasi tersandera menjadi bersaudara,” ujarnya. Dalam waktu dekat, kata Daniel, presiden akan menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik (parpol).

Belitan kasus korupsi yang mengitari Menpora Andi Mallarangeng dan Menakertrans Muhaimin Iskandar, menurut Daniel, bukan pemicu reshuffle itu. “Tapi masalah itu ada dalam radar presiden,” katanya. Andi dan Muhaimin sudah dipanggil presiden untuk klarifikasi langsung dan diperintahkan mendukung proses hukum.

Tapi, Jumat sore, pada hari ulang tahun SBY itu, presiden menggelar jumpa pers dan menyatakan bahwa pesan utama para pengirim ucapan selamat ulang tahun adalah agar pemerintah meningkatkan agenda pemberantasan korupsi. SBY menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat itu, baik lewat SMS, jejaring sosial Facebook, Twitter, lukisan, maupun puisi.

Isyarat reshuffle kian terang ketika presiden menyapa wartawan, Selasa pagi lalu, pada saat hendak menerima Yayasan Batik Indonesia. “Apa topik pers hari ini?” tanya presiden. Wartawan serempak menjawab, “Reshuffle, Pak.” SBY tersenyum, “Tunggu tanggal mainnya.”

***

Jajak pendapat yang digelar Lingkaran Survei Indonesia (LSI), 5-10 September 2011, dan dirilis Minggu lalu, menyebutkan bahwa isu korupsi di Kemenpora dan Kemenakertrans menyumbang daya rusak terbesar pada kabinet dan turut memicu melorotnya kepercayaan publik.

Tingkat kepuasan publik dua tahun kinerja kabinet SBY-Boediono tinggal 37,7%. Pada 100 hari masa kerja kabinet, kepuasan publik masih 52,3%, lalu menurun jadi 46,5% pada setahun usia pemerintahan. Selama kurang dari dua tahun, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan menurun hingga 15%.

Peneliti LSI, Adjie Alfarabi, mengidentifikasi lima problem yang memicu merosotnya kepuasan publik itu. Pertama, isu korupsi di dua kementerian tadi. Kedua, kementerian yang kebijakannya dinilai negatif. Ada empat menteri yang disorot: Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh (Demokrat),dianggap bertanggung jawab atas banyaknya ledakan tabung gas; Menakertrans, Muhaimin Iskandar (PKB), dinilai tidak melindungi TKI; Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar (PAN), memberi remisi kepada koruptor; dan Menteri Agama, Suryadharma Ali (PPP), dipandang tak bisa melindungi minoritas Ahmadiyah.

Ketiga, beberapa menteri dipersepsi cacat moral karena berselingkuh. Tiga menteri disorot. Menteri Perhubungan Freddy Numberi (Demokrat) dituduh berselingkuh dengan presenter TVRI. Menteri ESDM Darwin dituduh berselingkuh dengan bekas sekretarisnya. Menteri Perumahan, Suharso Manoarfa (PPP), digugat cerai istrinya karena tuduhan selingkuh.

Terkait dengan cacat moral itu, LSI mengutip salah satu suara responden, “Jika komitmen dengan istri sendiri saja dilanggar, bagaimana Pak Menteri bisa tidak melanggar komitmennya dengan rakyat banyak, yang tidak punya hubungan istimewa dengan Pak Menteri.”

Keempat, publik tidak puas atas pencapaian kinerja. Dua menteri disorot: Menteri Pertanian,Suswono (PKS), karena harga sembako tak terjangkau dan Menpera Suharso karena rakyat sulit tinggal di rumah layak. Kelima, alasan kesehatan. Dua menteri menjadi perhatian. Menteri Kesehatandiisukan terkena kanker paru-paru dan Menteri BUMN terkena serangan jantung.

“Kalau ada menteri yang di mata publik kurang baik, kemudian tidak diganti, maka ini justru menjadi catatan buruk bagi pemerintahan SBY,” kata Adjie Alfarabi kepada Ade Faizal Alami dari Gatra. Penelusuran Gatra pada beberapa sumber lingkaran presiden memperoleh kabar bahwa beberapa nama yang disorot LSI turut masuk bursa nominasi perombakan.

Aspek moral, berupa skandal perselingkuhan, bisa jadi akan memberikan warna khas reshuflle periode ini, dibandingkan dengan dua reshuffle sebelumnya selama SBY menjadi presiden sejak 2004. Ani Yudhoyono disebut-sebut menjadi figur paling berpengaruh menjadikan aspek moral ini sebagai pertimbangan utama perombakan kabinet, di samping aspek performa.

Dua dari tiga menteri yang terbelit isu selingkuh kebetulan kader Demokrat. Skenario pergantiannya lebih lantang terdengar. Menteri ESDM, Darwin, misalnya, terdengar santer bakal diganti. Salah satu nominasi penggantinya, sesama kader Demokrat, Syarif Hasan, kini Menteri Koperasi dan UKM.

Freddy Numbery ramai diperbincangkan akan digantikan oleh George Toisutta, mantan Kasad yang sempat heboh dalam bursa calon Ketua Umum PSSI. Toisutta, yang asal Maluku, dinilai memenuhi kriteria representasi Indonesia Timur, menggantikan Freddy asal Papua. Sedangkan bursa pengganti Suharso Manoarfa belum terdengar.

Mungkin karena Suharso kader PPP, skenario pergantiannya tidak semudah pergantian kader Demokrat. Begitu pula pada dua kementerian yang terbelit korupsi, skenario pengganti Andi Mallarangeng yang kader Demokrat lebih nyaring ketimbang isu pergantian Muhaimin Iskandar.

Andi dispekulasikan bukan ditarik dari kabinet, melainkan digeser ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), menggantikan Tifatul Sembiring, yang performanya dianggap rendah dan pernah diberi rapor merah oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Versi lain, Andi akan menjadi Sekretaris Kabinet menggantikan Dipo Alam, yang diproyeksikan menjadi Menteri ESDM.

Kursi Andi disebut-sebut akan diisi Sekjen Golkar, Idrus Marham, mantan Ketua Umum KNPI. Tapi sumber Gatra di Golkar menyebutkan, Idrus menolak jika hanya ditawari Menpora. Idrus baru saja melepas kursi DPR untuk konsentrasi menjadi Sekjen Golkar. Bila jadi menteri, Idrus siap melepas kursi sekjen. Tapi, syaratnya, harus pos kementerian yang lebih strategis dari Kemenpora. Pos apa itu? Belum terdengar kabar.

Freddy dan Tifatul disebut-sebut akan diberi kompensasi menjadi duta besar. Modus ini pernah diberlakukan terhadap mantan Menkum HAM, Hamid Awaludin, yang menjadi Duta Besar RI untuk Rusia dan mantan Jaksa Agung, Abdul Rachman Saleh, yang menjadi duta besar di Denmark. Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra juga sempat ditawari menjadi duta besar di Malaysia, tapi Yusril menolak.

Opsi atas Muhaimin belum mengerucut. Ada versi, ia akan digantikan tokoh yang dekat dengan Gus Dur. Opsi lain, Muhaimin akan digeser. Pihak PKB optimistis, Muhaimin dipertahankan. Apa pun perlakuan atas Muhaimin akan menjadi kasus menarik. Di satu sisi, ia sedang terbelit perkara. Di sisi lain, ia ketua umum parpol koalisi, yang selama ini dikenal loyal total kepada SBY.

SBY pernah memecat menteri atas desakan publik. Sang menteri disorot kurang bersih oleh berbagai kalangan. Yakni pada perombakan Mei 2007, ketika SBY memberhentikan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menkum HAM Hamid Awaludin.

Namun ada juga menteri yang sedang menjadi sorotan, tapi hanya digeser. Diduga karena secara politik diperhitungkan. Contohnya, pada saat menjadi Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa disorot lantaran banyak terjadi kecelakaan transportasi. Pada Mei 2007, Hatta hanya digeser dan malah menjadi Mensesneg, menggusur Yusril, Ketua Dewan Syuro PBB, partai terkecil dalam koalisi pendukung SBY.

Ada lagi Aburizal Bakrie (Ical), yang ketika menjabat sebagai Menko Perekonomian banyak disorot atas kasus Lapindo dan sejumlah benturan kepentingan bisnisnya dengan kebijakan pemerintah. Ical hanya digeser ke Menko Kesra, Desember 2005, menendang kursi Alwi Shihab, yang posisi politiknya di PKB tak lagi kuat.

Representasi politik pernah menjadi pertimbangan. Saifullah Yusuf, ketika tidak lagi menjadi Sekjen PKB, diberhentikan dan digantikan oleh Lukman Edy, Sekjen PKB yang baru. Posisi Muhaimin pada saat ini mirip Yusril, sama-sama jadi ikon utama partainya dan sedang menjadi sorotan luas. Entahlah nasibnya, akan mirip Yusril atau Hatta dan Ical.

Dalam dua gelombang reshuffle periode pertama pemerintahan SBY, Golkar selalu diuntungkan: ada kader baru Golkar yang masuk kabinet dan tak satu pun kader yang terlempar. Paling jauh hanya bergeser posisi. Pada reshuffle Desember 2005, Paskah Suzetta masuk jadi Kepala Bappenas. Padareshuffle Mei 2007, Andi Mattalata menjadi Menkum HAM. Kali ini, posisi tawar Golkar disebut-sebut masih tinggi, meski partai beringin ini sering berbenturan dengan Demokrat dalam banyak isu.

Selain Idrus Marham yang didorong masuk kabinet, ada sosok Syarif Cicip Sutarjo, Ketua DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Cicip adalah teman SMA Ical. Pada awal pemerintahan SBY periode kedua, Cicip masuk daftar usulan resmi Golkar dalam kabinet, tapi tidak diterima. Ada versi, Cicip akan menggantikan Agung Laksono, Menko Kesra.

Versi lain, Agung digantikan Fadel Muhammad, sedangkan untuk Cicip disediakan pos lain. Agung akan diganti karena kinerjanya dinilai rendah. Fadel memiliki posisi tawar kuat, menurut sumber Gatradi Golkar, bukan semata-mata karena “Golkar connection“, melainkan juga karena “ITB connection“. Bila Cicip betul masuk kabinet, berarti posisi tawar Ical di depan SBY masih tinggi.

Bursa yang cukup mengejutkan adalah dugaan pergantian Menteri Keuangan. Agus Martowardojo, yang baru menggantikan Sri Mulyani pada 20 Mei 2010, akan menjadi Menneg BUMN, menggantikan Mustafa Abubakar yang sedang sakit. Kursi Agus disebut-sebut akan diisi Gita Wirjawan, kini Kepala BKPM.

Jika skenario itu yang berkembang, faktor akomodasi politik terlihat lebih dominan. Belum terdengar akan muncul profesional baru yang direkrut masuk kabinet. Berbeda dari reshuffle Mei 2007, ketika pengumuman, SBY dengan bangga menyebut dua menteri barunya sebagai sosok “profesional”: Mohammad Nuh sebagai Menkominfo dan Djusman Syafii Djamal sebagai Menteri Perhubungan.

***

Direktur Reform Institute, Yudi Latif, menilai motif reshuffle kali ini bukan masalah kinerja menteri yang buruk, melainkan lebih karena sedang ketemu momentum tepat untuk mencari keseimbangan politik. Catatan kinerja menteri yang kurang memuaskan sudah lama disuarakan berbagai kalangan, dan desakan reshuffle sudah berkali-kali mengemuka, sejak momentum 100 hari pemerintahan, evaluasi setengah tahun, dan evaluasi tahunan.

“Pada waktu itu, reshuffle tidak dilakukan karena pemerintah tidak menemukan posisi yang aman kalau terjadi reshuffle,” kata doktor sosiologi politik lulusan Australian National University itu kepada Gatra. “Secara hitung-hitungan politik, pada waktu itu justru merugikan.”

Di sisi lain, menurut Yudi, adalah kondisi Partai Demokrat yang sedang diterpa berbagai masalah yang membuat partai penguasa ini melempar masalah pada kinerja menteri. Dalam prediksi Yudi, menteri asal partai kuat akan dipertahankan, betapapun buruk kinerjanya. “Dengan cara itu, SBY tetap bisa mempertahankan keseimbangan,” ujarnya.

Kalaupun terjadi perombakan, sosok menteri baru bukanlah figur berkompeten, melainkan sosok yang mampu memberikan konsesi kepada partai. Partai yang kadernya ditunjuk menempati posisi menteri akan menerima. “Karena posisi menteri menjadi tambang emas untuk mengakomodasi modal politik tahun 2014,” ia menambahkan. Andi Mallarangeng yang sedang disorot, kata Yudi, kemungkinan hanya digeser untuk memberikan konsesi kepada partai lain.

Yudi menilai, pilihan reshuffle kali ini sangat terlambat untuk bisa mendongkrak popularitas SBY yang melorot. “Dengan reshuffle, SBY mencoba meredam agar tidak terjadi impeachment,” katanya. Pada saat citranya di luar remuk, SBY kini tinggal bersandar pada dukungan formal parlemen. “Dukungan itu bisa diperoleh kalau partai-partai diberi konsesi-konsesi (posisi) di pemerintahan.”

Asrori S. Karni, Heddy Lugito, Haris Firdaus, dan Bernadetta Febriana