Menyedihkan, Kualitas Manusia Indonesia Kalah dari Filipina

Human Development Index (HDI) Indonesia atau indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2011 mengalami kenaikan tipis dibanding tahun 2010, yakni naik dari 0,613 pada tahun 2010 menjadi 0,617 pada tahun 2011. Meski demikian, di ASEAN, kualias manusia Indonesia kalah dari Singapura, Brunai Darusalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

“Kita bersyukur  IPM Indonesia tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2010,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, dalam acara konferensi pers di kantornya, Selasa  (15/11).

Hadir juga dalam acara itu Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani, Kepala Perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) di Indonesia, El-Mostafa Benlamilia dan UNDP Country Direktor, Beata Trankmann.

Dengan nilai IPM tersebut di atas, Indonesia menduduki peringkat ke-124 dari 187 negara yang disurvei oleh UNDP. Namun, dibanding dengan lima negara besar ASEAN, IPM Indonesia berada di posisi paling akhir. Singapura menduduki peringkat pertama di ASEAN untuk kualitas manusianya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  0,866. Kemudian Brunei dengan nilai IPM 0,838, Malaysia dengan IPM 0,761, Thailand 0,682, dan Filipina 0,644.

Negara—negara ASEAN yang IPM-nya di bawah Indonesia adalah Vietnam dengan nilai IPM 0,593, Laos 0,524, Kamboja 0,523, dan Myanmar yang menduduki posisi bawah yaitu 0,483.

Menurut Armida, IPM ini mengukur pencapaian pembangunan manusia pada suatu negara dalam tiga dimensi dasar yang tercermin dalam taraf pendidikan, kesehatan, serta kemampuan daya beli. Untuk indeks kesehatan 0,779, untuk indeks pendapatan 0,518, dan untuk indeks kesehatan 0,584.

Sementara El-Mostafa Benlamilia mengatakan, salah parameter dalam menentukan IPM adalah kesenjangan seperti kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah, kualitas pembangunan ekonomi antara daerah, serta kesenjangan gender yakni anak pria dan wanita seperti dalam mengakses pendidikan, dalam berpolitik dalam sebagainya.
Menurut Mostafa, kesenjangan ekonomi dan pendidikan di Indonesia akan berkurang bahkan hilang kalau desentralisasi (otonomi daerah —red) dijalankan dengan baik.

Terjadi Kesenjangan
Pada kesempatan itu, Armida mengakui adanya kesenjangan dalam pembangunan di Indonesia yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan tersebut terdapat dalam aksestabilitas dan kualitas. Kesenjangan itu, tegas Armida, menjadi isu yang signifikan yang menjadi aspek yang mengurangi nilai dalam penelian IPM.

“Tapi kita relatif lebih baik, tapi tetap saja kesenjangan itu ada itu yang menjadi faktor pengurang. Kesenjangan kita itu hanya dua yaitu diakses untuk pendidikan dan kesehatan, kemudian kualitas,” ujar Armida.

Oleh karena itu, pemerintah tengah mengupayakan berbagai program percepatan, salah satunya pembangunan infrastruktur melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Nasional (MP3EI). Kita harapkan merealisasikan percepatan MP3EI, percepatan pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan daya beli masyarakat,”  kata dia.

Ke depan, pemerintah akan meningkatkan pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil dan anak, meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan anak-anak sejak usia dini. Selain itu berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kapasitas di daerah terutama pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani, mengatakan, yang lain yang perlu diperhatikan ke depan adalah meningkatkan kualitas guru dan dosen, serta mengurangi kesenjangan eknomi antara provinsi.

Sementara di bidang pendidikan, lanjut Nina, pemerintah akan meneruskan program wajib belajar sembilan tahun. “Kita akan meneruskan program wajib belajar ini karena gap antar propinsi masih cukup lebar, ini yang ditangani. Juga mutu pendidikan yang diindikasikan dengan upaya meningkatkan kualifikasi guru kita, dan sertifikasi dari guru-guru kita sehingga pada tahun 2014 sudah bisa memenuhinya,” ujarnya.

Selain itu, Nina menyatakan pemerintah juga berencana untuk memperluas pendidikan dasar dari 4-5 tahun dan keterbukaan akses untuk pendidikan hingga 23 tahun.