Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima empat monyet sebagai simbol dari aksi protes yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Tangkap Mafia Pajak di depan gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/10).
Keempat monyet yang dimasukkan ke dalam keranjang tersebut diterima secara simbolis oleh perwakilan humas dari KPK, Ipi Maryati, di depan pintu masuk ruang pemeriksaan KPK, Rabu (26/10).
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menuntut KPK agar berani menindak tegas tiga pejabat pemerintah yang diduga terkait kasus skandal mafia pajak yang merugikan negara.
Kasus skandal mafia pajak itu antara lain adalah dugaan keterlibatan Wapres Boediono dalam dugaan kejahatan kebijakan pajak Bank mandiri pada 2002, yang saat itu Boediono menjabat sebagai menteri keuangan.
Para pengunjuk rasa juga menuntut KPK berani mengusut kasus keterlibatan mantan menteri keuangan Sri Mulyani, yang diduga bertanggung jawab atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap tersangka skandal kasus pajak Paulus Tumewu. Pada 15 November 2005, kasus skandal pajak dengan tersangka Paulus Tumewu telah masuk ke ranah pidana, namun dengan dikeluarkannya surat Menteri Keuangan pada 16 Oktober 2006, yang mengakibatkan kasus tersebut dihentikan oleh Kejaksaan Agung yang saat itu dijabat oleh Jaksa Agung Rahman Saleh.
Tuntutan ketiga adalah untuk mengusut kasus mafia pajak yang diduga melibatkan Dirjen Pajak Darmin Nasution, yang dinilai janggal karena menyetujui permohonan pengurangan pembayaran pajak oleh PT HLSI sebesar kurang lebih Rp4 miliar.
Oleh karena itu, para pengunjuk rasa mendesak Dewan Perwakilan Daerah (DPR) agar segera membentuk panitia kerja (panja) mafia pajak, untuk mengusut kejahatan yang dapat merugikan negara.
Pengunjuk rasa juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama mendukung KPK dan DPR dalam memberantas dan mengusut kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi negara.