Orang-orang top mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelang penutupan pendaftaran pada Senin (20/6) hari ini. Setelah Bambang Widjojanto mendaftar pada Senin (20/6) sekitar pukul 09.00,
Ketua PPATK, Yunus Husein mendaftar menjadi calon Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Hukum dan HAM
kemudian disusul Ketua PPATK, Yunus Husein.
Anggota Satuan Tugas Anti Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mendaftar ke Panitia Seleksi Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, Senin (20/6) pagi.
Kehadiran tokoh-tokoh ini diharapkan bisa memenuhi keinginan publik akan tokoh yang memiliki kapabilitas untuk menjadi pimpinan KPK.
Tekanan Politik Ciutkan Nyali Orang Jadi Pimpinan KPK
Aktivis Kompak, Fadjroel Rahman
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak), Fadjroel Rahman mengatakan kasus-kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak bersentuhan dengan politik, tokoh partai politik (parpol) dan petinggi di Kementerian membuat nyali orang ciut untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.
“Adanya tekanan politik, banyaknya tokoh parpol yang terlibat kasus korupsi dan banyaknya petinggi kementerian yang juga terlebat dalam kasus korupsi membuat oran berpikir untuk mendaftar sebagai pimpinan KPK,” kata Fadjroel Rahman kepada SP, Rabu (15/6).
Walaupun, lanjut Fadjroel, tekanan politik terhadap KPK sulit dibuktikan secara nyata. Namun, adanya dugaan kriminalisasi kepada dua pimpinan KPK, yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah membuat orang berpikir kembali untuk menjadi komisioner KPK.
Sebab, Fadjroel mengungkapkan sangat tidak menyenangkan ditolak oleh Komisi III DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagaimana perlakuan yang diterima oleh Bibit dan Chandra.
Itulah sebabnya mengapa yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK sedikit. Padahal, batas akhir pendaftaran tanggal 20 Juni mendatang.
Untuk itu, Fadjroel menyarankan supaya Panitia Seleksi (Pansel) KPK lebih giat lagi mencari orang yang berkompeten menjadi komisioner KPK. Tetapi, tidak hanya dengan cara jemput bola.
“Pansel seharusnya tidak hanya menggunakan sistem jemput bola. Tetapi, juga harus mempromosikan ke daerah-daerah, yaitu 33 provinsi di Indonesia tentang betapa pentingnya KPK untuk dipertahankan,” ungkap Fadjroel.
Sebab, jelas Fadjroel, banyak orang-orang baik yang bisa menjadi calon pimpinan KPK di daerah. Dan lebih bisa diandalkan dari pada calon yang berasal dari Jakarta.
Lebih lanjut Fadjroel mengatakan bahwa KPK ke depannya tidak akan lepas dari intervensi. Sehingga, Pansel harus mampu mendapatkan calon yang berani mati menghadapi korupsi.
Oleh karena itu, Fadjroel mengajak para penggiat anti korupsi, seperti Bambang Widjojanto, Teten Masduki, Faisal Basri dan yang lainnya untuk tidak melepaskan KPK begitu saja di tengah makin maraknya praktek korupsi dengan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK
Related Posts
