KSBSI Jaga Keberlangsungan Hubungan Kerja di tengah Isu Perubahan Iklim
dilaporkan: Setiawan Liu
Jakarta, 6 Desember 2023/Indonesia Media – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melihat masyarakat sipil terus bergerak dalam koridornya di tengah isu perubahan iklim (climate change/CC) dan keberlanjutan sebagian industri yang ada saat ini. Isu CC yang menjadi sangat penting karena berdampak pada pengurangan emisi yang berkontribusi pada pemanasan global. “Kami (kepengurusan KSBSI) mencakup serikat nelayan (buruh), pekerja sektor transportasi dan lain sebagainya. Elemen masyarakat dalam civil society (masyarakat sipil) tidak bisa diam dan terus mendorong, (pergerakan) mengacu pada survey dan riset lingkungan,” Sekjen DPP Federasi Pertambangan dan Energi KSBSI, Nikasi Ginting mengatakan kepada Redaksi.
Dampak pemanasan global terhadap keberlanjutan industri, pada akhirnya mempengaruhi keberlangsungan hubungan kerja para pekerja yang ada di dalamnya. Sehingga semua pihak dalam dialog bersama sangat mendesak untuk menangani isu perubahan iklim bersama-sama, dan tidak mengorbankan pihak manapun. Seperti upaya pengendalian serta pemulihan pencemaran air laut untuk aktivitas nelayan, prosesnya tidak bisa instan. “Pemulihan pencemaran laut, sangat erat dengan hak-hak nelayan buruh yang normatif terkait K3 (kesehatan dan keselamatan kerja). Ada beberapa usaha pertambangan di Maluku Utara yang mencemari laut. Hak-hak buruh termasuk nelayan harus bertautan dengan lingkungan juga,” kata Nikasi saat ditemui di sekretariat KSBSI di bilangan Jatinegara Jakarta Timur.
Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) untuk perubahan iklim dan transisi dibentuk dengan memperkenalkan konsep Just Transition. Artinya transisi terutama energi yang adil khususnya bagi pekerja di Indonesia yang kena dampak dari kebijakan mengatasi CC. keanggotaan Aliansi untuk CC dan transisi yang adil terdiri dari sembilan konfederasi dan 16 federasi SP/SB di Indonesia. “Saya sebagai penanggap sosial ekonomi dan lingkungan terhadap kegiatan penambangan batubara. Ketiga hal, (yakni) sosial, ekonomi dan lingkungan berdampak pada transisi energy yang berkeadilan. Usaha batubara yang ditutup di kab. Muara Enim (Sumatera Selatan) dan Paser (Kalimantan Timur). Di kecamatan Lawang Kidul, kab. Muara Enim, ada penambangan PT Bukit Asam (BUMN). “Kalau di kab. Paser (Kaltim), itu perusahaan swasta (energy). Kami sosialisasi kepada kawan-kawan (serikat buruh) disana. Dengan internasional, kami juga kampanye tentang ini,” kata perempuan yang akrab disapa ‘Niki’.
Kampanye mengenai Just Transition ditindaklanjuti dengan hal-hal yang harus dilakukan management perusahaan. Misalkan perusahaan yang masih produktif, mungkin management mulai mengalihkan pada mesin-mesin yang baru. Selain, semua pekerja juga butuh keterampilan serta kepedulian terhadap hak-hak. Misalkan buruh yang sudah tidak lagi bekerja, ada kompensasinya dari perusahaan. “Semuanya harus clear. Ada jaminan sosial, sehingga kami mau transisi termasuk sektor energy yang berkeadilan. Misalnya kelompok nelayan Desa Bete-Bete dan Desa Padabaho (kab. Morowali, Sulawesi Tengah) mengaku semakin sulit (menangkap ikan) karena laut sudah tercemar akibat kegiatan penambangan. Saya tanya langsung bagaimana kondisi di Morowali,” kata Niki. (sl/IM)
Related Posts
