“Jengkelnya di situ,” kata Presiden Jokowi.
Menteri dan kepala lembaga yang hadir diam, sesekali mencatat pemaparan yang disampaikan Jokowi. Beberapa menteri kena semprit.
Nada bicaranya meninggi, raut wajahnya serius, dahinya mengernyit, Jokowi mengungkap kekesalannya dalam rapat kabinet, 18 Juni lalu. Sampai keluar ancaman untuk reshuffle kabinet.
Jokowi kesal, menteri-menterinya menganggap suasana krisis ini sebagai suatu kenormalan. Tak ada kemajuan dalam penanganan Covid-19, kata Jokowi. Padahal, 267 juta rakyat Indonesia mengalami kesulitan dan butuh bantuan segera.
“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ancam Jokowi.
Menteri Kesehatan Terawan salah satu yang disinggung Jokowi dalam rapat. Karena serapan anggaran penanganan Covid-19 masih rendah, hanya 1,53 persen dari Rp75 triliun. Dana itu seharusnya dimaksimalkan untuk membayar insentif tenaga kesehatan dan alat penanganan Covid-19.
Mensos Juliari P Batubara juga kena sentil. Jokowi menyoroti bantuan sosial yang ditunggu-tunggu rakyat belum maksimal.
Selepas momen Jokowi marah-marah ke menteri, wacana perombakan kabinet mengemuka di publik.
Melihat ke belakang, selama 6 tahun jadi orang nomor satu di Indonesia, Jokowi sudah berkali-kali melakukan perombakan kabinet.
merdeka.com merangkum riwayat reshuffle Kabinet Jokowi selama menjabat presiden.
Reshuffle Kabinet Jilid I
Reshuffle pertama dilakukan pada 12 Agustus 2015, tepat 9 bulan 17 hari setelah komposisi Kabinet Kerja dibentuk pada 27 Oktober 2014. Sehari sebelum perombakan kabinet diumumkan, Presiden Joko Widodo bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas masalah Kabinet Kerja.
Setelah bertemu Jusuf Kalla, Jokowi memanggil tujuh menteri. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo. Kemudian Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Dalam reshuffle pertama ini, ada lima menteri yang diganti. Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam, Darmin Nasution menggantikan menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menko Perekonomian dan Rizal Ramli menggantikan Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman.
Kemudian Thomas Lembong menggantikan Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan, Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Selain itu, posisi Sekretaris Kabinet diisi politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung yang menggantikan Andi Widjajanto.
Dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR-DPD RI 14 Agustus 2015, Jokowi mengungkapkan alasannya merombak Kabinet Kerja Jilid I. Dia mengklaim, reshuffle kabinet dilakukan guna memperkuat kinerja Pemerintah untuk percepatan implementasi program aksi pembangunan.
Sebelum reshuffle, sejumlah menteri yang didepak dari Kabinet Kerja memicu kontroversi. Tedjo misalnya, memantik kemarahan publik saat menanggapi gelombang dukungan rakyat untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Waktu itu, KPK sedang berseteru dengan Polri.
Tedjo menyebut dukungan yang datang untuk KPK berasal dari rakyat tidak jelas. “KPK berdiri sendiri dia. Kuat dia. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat enggak jelas itu,” katanya.
Pernyataan Tedjo tersebut langsung mendapat tanggapan negatif dari publik. Tak lama berselang, Jokowi menitipkan pesan untuk Tedjo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto agar berhati-hati saat menyampaikan pernyataan di hadapan publik.
Reshuffle Kabinet Jilid II
Setahun setelah reshuffle jilid I berjalan, Jokowi kembali merombak Kabinet Kerja. Tak tanggung-tanggung, 12 menteri dibongkar pasang. Kalau dilihat secara cermat, keputusan Jokowi dalam reshuffle ini bukan semata-mata untuk menyegarkan kabinet kerja, mengakomodir Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan merapat. Dua partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) itu masing-masing mendapat 1 kursi menteri.
Demi mencarikan slot untuk kader Golkar dan PAN, Jokowi mendepak menteri dari Partai Hanura, Menperin Saleh Husin diganti politikus Golkar Airlangga Hartarto. Lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi Yudy Chrisnandi yang digeser oleh politikus PAN, Asman Abnur.
Jokowi dalam pidatonya di Istana Negara pada Rabu 27 Juli 2016 mengungkapkan, reshuffle kabinet jilid II dilakukan untuk mempercepat penanganan masalah ekonomi dan kesenjangan wilayah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan, reshuffle kabinet demi membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat.
Beberapa bulan sebelum reshuffle, pimpinan Golkar dan PAN yang akhirnya mendukung Jokowi melakukan ‘PDKT’ alias pendekatan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terlebih dahulu mendekati Jokowi. Dia mulai kerap mendampingi Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.
Pada 7 November 2015 misalnya. Zulhas mendampingi Jokowi kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Saat itu, Jokowi meninjau pembangunan tol Trans-Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Desa Sabahbalau, Lampung. Namun, Zulkifli Hasan membantah upaya pendekatan ini sebagai lobi-lobi politik.
Sejurus dengan Zulhas, Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono dan versi Munas Bali Aburizal Bakrie menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 7 April 2016. Rumornya, pertemuan itu membahas wacana Golkar gabung ke koalisi pemerintah.
PDIP menyambut baik jika Partai Golkar hendak bergabung menjadi partai pendukung pemerintah. Namun, dengan syarat Golkar terlebih dulu menunjukkan komitmennya dengan menyerahkan kursi ketua DPR kepada PDI-P.
Presiden Jokowi pun mematangkan rencana reshuffle. Sebelum ambil keputusan, Jokowi bertemu para ketua umum partai politik satu per satu. Pertama bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pertengahan Maret 2016.
Jokowi kemudian bertemu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto pada Kamis (31/3) sore.
Sehari setelahnya, Jumat (1/4/2016), giliran pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertamu ke Istana. Zulhas juga dikabarkan bertemu lagi dengan Jokowi di Istana pada hari Jumat. Meski kabar itu akhirnya dibantah.
Hingga akhirnya, Jokowi mengumumkan komposisi menteri baru pada 27 Juli 2016. Presiden Joko Widodo sebelumnya melarang menteri-menterinya keluar Jakarta selama sepekan. Pengumuman diawali dengan perkenalan di beranda belakang Istana Merdeka. Calon menteri baru kompak menggunakan kemeja putih dan celana bahan hitam.
Berikut daftar 12 menteri yang dicopot dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II. Yakni, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan digantikan oleh Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil digantikan oleh Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati masuk menggantikan Bambang sebagai Menteri Keuangan.
Kemudian Sofyan Djalil menggantikan Ferry Mursidan Baldan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Perindustrian berganti dari Saleh Husin ke kader Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud yang sebelumnya dijabat oleh Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Eeffendy.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diisi Eko Putro Sanjojo menggantikan Marwan Jafar, politikus PAN Asman Abnur mengantikan posisi Yuddy Chrisnadi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan digeser menjadi Menko Kemaritiman mengganti Rizal Ramli, Wiranto mengisi jabatan Menko Polhukam yang ditinggalkan Luhut B Panjaitan.
Selanjutnya, Enggartiasto Lukita diberikan amanat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong. Thomas Lembong mendapat posisi baru sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Franky Sibarani.
Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri ESDM Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar. Meski demikian, Archandra menjabat sebagai Menteri ESDM tak sampai sebulan. Saat itu, Archandra terlilit persoalan kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. Akhirnya, Archandra mengundurkan diri.
Luhut Panjaitan menjadi pelaksana tugas Menteri ESDM sampai ditunjuknya Ignatius Jonan pada 14 Oktober 2016. Bersamaan dengan itu, Archandra ditugaskan mendampingi Jonan sebagai Wakil Menteri ESDM.
Reshuffle Kabinet Kerja III
Reshuffle Kabinet Kerja masih berlanjut. Pada 17 Januari 2018, secara resmi Jokowi mengumumkan komposisi kabinet baru. Pada reshuffle Kabinet Kerja Jilid III ini, satu menteri dan pimpinan lembaga diganti. Menariknya, jatah kursi Partai Golkar ditambah satu.
Menteri yang diganti adalah Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial setelah memutuskan maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dia mengirim surat pengunduran diri kepada Jokowi pada 9 Januari 2018.
Posisi Khofifah diisi Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Meski menjabat sebagai Mensos, Idrus Marham masih merangkap jabatan sebagai Sekjend.
Masuknya Idrus Marham membuat jatah kursi Golkar di Kabinet Kerja menjadi 3. Dua kursi lainnya sudah dipegang Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.
Sementara satu pimpinan lembaga yang diganti adalah Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki. Teten digeser ke posisi Koordinator Staf Khusus Presiden. Posisi yang ditinggalkan Teten diisi oleh eks Panglima TNI, Moeldoko.
Bertambahnya jatah satu kursi di Kabinet Kerja waktu itu menimbulkan anggapan bahwa Golkar mendapatkan posisi istimewa. Padahal, Golkar baru merapat ke Jokowi setelah pemerintahan berjalan.
Namun, Wakil Presiden yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla berusaha menepis. Jusuf Kalla mengatakan jatah kursi Golkar di Kabinet Kerja jauh lebih sedikit daripada di parlemen. “Dibanding dengan kursi di parlemen kan jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lain,” katanya.
Reshuffle Kabinet Kerja IV
Masih di tahun yang sama, Jokowi kembali merombak Kabinet Kerja. Setahun sebelum kepemimpinannya beralih ke periode kedua, Jokowi mengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang saat itu dijabat Asman Abnur.
Kader PAN ini mengundurkan diri pada Selasa malam, 14 Agustus 2018 di Istana Bogor. Asman terpaksa mundur karena didesak petinggi PAN. Apalagi, pada saat tu, PAN mulai membelot dari pemerintah. PAN memutuskan mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019.
Jokowi mengganti posisi Asman Abnur dengan Komisaris Jenderal Syafruddin. Syafruddin sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kepolisian.
Beberapa hari berselang, Idrus Marham mengundurkan diri sebagai Mensos. Ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Idrus sebagai tersangka dalam kasus korupsi PLTU Riau-1.
Guna mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan tersebut, Jokowi menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Mensos. Agus merupakan kolega Idrus di Partai Golkar. ( Mdk / IM )
Related Posts
