Kapolri Akui Terima Uang Saku dari Freeport


Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengakui anggotanya menerima dana sebagai fee pengamanan terhadap tambang Freeport di Papua. Menurutnya, aliran dana tersebut diberikan sebagai uang saku kepada anggota Polri dengan melakukan pengamanan di sana.

“Itu adalah tambahan, karena di sana sangat sulit. Negara sebenarnya sudah memberikan uang operasional seperti operasional di daerah lain, hanya saja di Papua itu kan kehidupannya sangat sulit,” kata Kapolri kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (28/10).

Jawaban ini diberikan terkait informasi diberikannya uang sebesar Rp 1,4 juta dari Freeport untuk setiap anggota yang membantu pengamanan perusahaan asal Amerika tersebut.

Sementara itu, anggota TNI yang bertugas membantu Polri dalam pengamanan Freeport, menurut Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, menggunakan anggaran sendiri.

“Selama ini TNI tidak menerima dana apa pun dari pihak ketiga. Saya tetap mengeluarkan anggaran bagi prajurit TNI yang bertugas di Freeport, dan itu masuk dalam APBN,” katanya, di Cilangkap, hari ini. Ia menambahkan, jika terbukti ada prajurit yang menerima dana tidak resmi, pihaknya tidak akan segan menindak tegas.

Sementara itu, Kapolri, meski mengaku bahwa anak buahnya menerima uang saku, ia menegaskan bahwa dana tersebut legal. Semua pihak, menurutnya, dapat mengaudit aliran dana tersebut karena menurutnya dana tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Ia juga mengungkapkan aliran dana tersebut diberikan langsung kepada anggota di lapangan dan tidak melalui Kementerian Keuangan.

“Sekali lagi itu operasi kepolisian. Operasi kepolisian tentu negara sudah memberikan dukungan, kemudian kalau ada bantuan dari salah satu yang diamankan tentunya itu mungkin bagian dari uang saku. Tapi itu, sekali lagi, bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Lebih jauh dirinya memaparkan standardisasi uang saku di Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain.

“Tingkat kesulitan di Papua itu, misalnya. Instansi atau perusahaan di situ yang  membantu pengamanan, tentunya yang penting akuntabiltasnya dan itu bagian yang diterima dari satuan-satuan yang ada di sana,” ujarnya. Saat ditanya mengenai informasi adanya anggota polisi yang ditangkap kemudian dilepaskan oleh TNI, hal itu dibantah Kapolri.

Dialog

Sementara itu, terkait desakan dialog sebagai penyelesaian konflik di Papua, Kementerian Bidang Politik Hukum dan HAM saat ini tengah melakukan pembahasan untuk pengimplementasian dialog tersebut.

Hal ini dikemukakan Deputi VII Bidang Komunikasi, Publikasi, dan Aparatur Kementerian Polhukam, Marsekal Muda Bambang Soelistyo, hari ini. “Masih dibahas untuk menentukan seperti apa dialog dilakukan, di mana, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya,” ujar Bambang.

Saat disinggung mengenai langkah yang dilakukan Kemenkopolhukam saat ini, menurut Bambang, pihaknya tetap mengedepankan penegakan hukum. Meski demikian, dirinya menegaskan penambahan personel Polri di Papua bukan untuk operasi khusus menangani OPM.

“Jangan disalahartikan. Penambahan personel Polri dilakukan untuk melanjutkan proses penegakan hukum akibat pelanggaran yang terjadi. Selain itu juga secara psikologis akan membangkitkan rasa aman. Penambahan Polri bukan untuk operasi khusus terhadap OPM,” ujarnya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan, tidak ada penambahan personel TNI di wilayah Papua. Hal ini dipertegas dengan instruksi presiden yang menyebutkan penyelesaian di Papua bukan menggunakan operasi militer, melainkan operasi kepolisian. “Jadi intinya TNI membantu penanggulangan kelompok bersenjata di Papua,” ujarnya.

Sebelumnya, Panglima mengatakan, pihaknya mewaspadai pemanfaatan beragam insiden di Papua oleh pihak lain untuk menarik perhatian dunia internasional, terlebih dengan kehadiran sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Presiden AS Barack Obama di KTT ke-19 ASEAN di Bali.

“Bisa saja insiden di Papua dikaitkan ke beberapa motif, seperti mencari perhatian ke dunia internasional,” ujarnya. Pihaknya saat ini akan terus memantau situasi keamanan di Papua, termasuk latar belakang beragam gangguan keamanan di wilayah Papua.

Lembaga swadaya masyarakat Imparsial menyebutkan, selama Oktober, kekerasan meningkat di tiga daerah di Papua, yaitu di wilayah pertambangan Freeport-Timika, di Padang Bulan-Abepura, dan di Mulia—Puncak Jaya, dengan jatuhnya korban jiwa sebanyak 14 orang.

Imparsial memandang pemerintah selalu menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan semua kasus di Papua. “Imparsial mendesak pemerintah untuk jernih dan komprehensif melihat konteks permasalahan di Papua. Oleh karena itu, formulasi pendekatan keamanan tidak dapat diterapkan secara seragam di semua wilayah Papua,” kata Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial.

Menurutnya, untuk penyelesaian konflik hubungan industrial yang terjadi di Freeport, harus mengedepankan perundingan yang bebas antara pihak buruh dan pengusaha.

“Pendekatan keamanan yang diberlakukan di Freeport justru menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pemilik modal dan merupakan intimidasi bagi kemerdekaan berserikat buruh Freeport. Oleh karena itu, Imparsial mendesak pemerintah menghentikan pendekatan keamanan di Freeport dan menarik semua pasukan keamanan keluar dari meja perundingan. Pemerintah juga harus mengusut tuntas penembakan misterius yang menewaskan tiga karyawan Freeport,” katanya.

Imparsial juga menyayangkan pendekatan kekerasan dalam menangani tuntutan aspirasi merdeka oleh sekelompok masyarakat dalam Konggres Rakyat Papua III yang berlangsung di Padang Bulan-Abepura, beberapa waktu lalu.

Sudah Tepat

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kebijakan pemerintah soal pengelolaan Provinsi Papua dan Papua Barat sudah tepat. Pemerintah sudah tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan melainkan kesejahteraan. Namun setiap aksi tindakan kriminal, baik yang dilakukan aparat keamanan maupun kelompok bersenjata di Papua, tetap harus ditindak.

Presiden menyatakan, anggota TNI atau anggota Polri yang melakukan kekerasan tidak kebal hukum. Sebaliknya apabila ada pihak yang mempunyai pikiran politik berbeda melanggar hukum, tetap harus diproses hukum.

“Bila mereka melakukan kekerasan seperti yang terjadi akhir-akhir ini dengan adanya jatuhnya korban di pihak anggota Polri-TNI, masyarakat luas, dan pekerja, sekali lagi hukum ditegakkan dan keamanan dijaga,” kata Presiden saat rapat kabinet paripurna di Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden menjelaskan, kebijakan dasar pemerintah di Papua adalah menjalankan otonomi khusus demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemerintah, kata Presiden, dalam 100 hari kabinetnya yang pertama telah menerbitkan PP No 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang menjadi amanah Undang-Undang Otonomi. “Dalam perkembangannya hingga saat ini pemerintah telah mengalokasikan fiskal ke Papua dan Papua Barat yang meningkat secara signifikan,” katanya.

Sementara itu, dari Papua dilaporkan, Gubernur Papua Syamsul Rahmat Rivai dalam waktu dekat akan memanggil tiga bupati/penjabat bupati, karena di daerahnya sampai saat ini masih terjadi konflik yang terus memanas.
Ketiga bupati itu adalah Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, Bupati Timika Klemen Tinal, dan Penjabat Bupati Puncak Recky D Ambrauw.

“Memang itu saya anggap perlu. Dalam artian kita ketemu dan akan kami tanya, bagaimana you membina di sana. Karena ini persoalannya bagaimana kita mendekatkan diri dengan masyarakat. Walau masyarakat tidak menerima kita, tapi kalau kita mendekati mereka, pasti kita akan diterima,” tuturnya.

Sementara itu, sebanyak 10 elemen kepemudaan yang ada di Jayapura menuntut kepada Freeport, Pemerintah Indonesia dan TNI-Polri untuk segera mengusut tuntas pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan di sekitar area PT Freeport. Selain itu juga mereka menegaskan, jika ada negosiasi maka rakyat Papua harus sebagai subjek/para pihak dalam proses situ.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *