Jadi Pakar di DPR, Rizal Ramli Soroti Defisit APBN Hingga Utang RI

Ekonom atau mantan Menko Maritim Kabinet Kerja, Rizal Ramli hari ini hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi XI DPR RI untuk diminta masukan soal calon Deputi dan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Rizal Ramli yang hadir dalam kapasitasnya sebagai pakar bidang ekonomi menyoroti tentang kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru.

Beberapa hal yang disorotinya dimulai dari defisit neraca perdagangan (ekspor-impor) yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut, di mana pada Januari 2018 tercatat sebesar US$ -0,68 miliar. Selain itu, hal lain yang disoroti mantan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurahman Wahid itu mengenai defisit transaksi berjalan yang tercatat US$ 5,8 miliar), pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp 800-an triliun hingga defisit neraca keseimbangan primer atau APBN yang pada tahun 2017 tercatat minus Rp 68,2 triliun.

“Tentang utang, kurang lebih 50% dimiliki asing dan sebagian besar tenornya berjangka pendek. Kondisi ini menyebabkan kerentanan (vulneranilibity) dalam pasar uang. Karena itu secara bertahap, BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi ke negara-negara kreditor untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang. Bila berhasil, ini akan meningkatkan kestabilan keuangan dan juga dapat menurunkan tingkat bunga domestik,” katanya dalam keterangan resmi, seperti dikutip Senin (26/3/2018).

Rizal Ramli juga menyoroti ketimpangan kredit yang saat ini sebagian besar atau 83% kredit hanya mengalir ke bisnis besar, sedangkan sisanya 17% ke bisnis menengah dan rakyat.

“BI bersama OJK harus dapat mengubah dalam 3 tahun ini struktur kredit menjadi 70% ke bisnis besar dan 30% untuk bisnis menengah dan kecil. Dengan ini pendalaman pasar uang malah akan dapat terjadi karena bisnis besar dapat menggali permodalan dari menjual saham dan menerbitkan surat utang,” katanya.

Rizal Ramli berharap hasil RDPU Komisi XI DPR RI tidak hanya memberikan rekomendasi yang normatif bagi Gubernur dan Deputi BI terpilih nanti.

“DPR harus memberikan target yang tinggi dan jelas. Seperti menugaskan BI dalam penanggulangan berbagai defisit, dalam restrukturisasi tenor utang, dan mengubah struktur kredit yang timpang. Dan yang paling penting, BI harus berani memberikan data yang benar kepada publik. Katakan kebenaran meskipun kadang itu menyakitkan,” pungkasnya.( Dtk / IM )