DPR Sadar Sangat Sulit Bertemu dengan Snowden

“Lebih bagus niat ini diserahkan ke pemerintah.”

Komisi I Bidang Luar Negeri dan Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk bertemu dengan mantan pekerja kontrak Badan Keamanan Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden di Rusia.

Bahkan, anggota komisi sudah bertemu dengan Duta Besar Rusia di Jakarta dan menyatakan keinginannya.

Namun Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanudin, Kamis 28 November 2013, mengatakan agar DPR tak perlu repot untuk mencari Snowden. Sebab, pertemuan dengan Snowden tak mungkin dilakukan secara terang-terangan, karena dia masih menjadi buronan Amerika Serikat.

“Rusia pasti akan melindunginya. Lebih bagus niat ini (bertemu Snowden) diserahkan ke pemerintah, dan ini dilakukan secarasilent (diam-diam),” kata Tubagus di Gedung DPR, Jakarta.

Selain itu, kata dia, penghubung antara DPR dan Snowden juga tidak akan mudah. “Tidak akan dilakukan secara vulgar.”

Senada dengan Tubagus, anggota Komisi I lainnya, Susaningtiyas Kertopati mengatakan, karena statusnya sebagai buronan, maka akan sulit sekali bertemu dengan Snowden.

“Kemungkinan bisa (bertemu) kalau pihak Rusia mengizinkan. Saya tidak tahu apakah sifatnya suaka. Diplomatik base-nya saya tidak tahu, dia dalam kondisi di bawah ancaman,” kata Nuning.

Selain itu, Nuning juga menyadari, apakah dengan bertemu dengan Snowden akan menguntungkan kedua belah pihak. Baik Indonesia maupun Snowden.

“Dia juga agennya siapa, apakah murni pribadi, atau Snowden adalah titipan,” kata dia.

RI Harus Tekan Australia
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, seharusnya pemerintah Indonesia menjadikan kasus penyadapan menjadi momentum untuk melakukan tekanan pada Australia. Tujuannya, agar hubungan kedua negara benar-benar bisa terjalin dengan baik, tanpa ada kecurigaan.

“Tak bisa dipungkiri Australia membutuhkan peran Indonesia. Indonesia sebagai negara terdekat dan secara geopolitik pun demikian,” kata Mahfudz.

Menurutnya, seharusnya balasan Presiden SBY berisi memberikan tekanan terhadap Australia, bukan memberikan penawaran. Meski diakuinya, tiga poin jawaban Presiden SBY sudah cukup bagus.

“Kita jangan terlalu cepat melunak. Yang punya hajat memperbaiki itu Australia, bukan Indonesia. Kalau kita sudah menginisiasi tiga ide, termasuk menyusun protokol Indonesia-Australia, kita lihat apa gagasan positif ke depannya,” tuturnya.