Menteri Luar (Menlu) Negeri Marty M Natalegawa, telah menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai sikap pemerintah Indonesia terhadap kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) memiliki fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta.
“Yang saya ketahui Menlu telah melaporkan ke Bapak Presiden bahwa Menlu telah berkomunikasi dengan Kuasa Usaha Kedubes AS di Jakarta, yang intinya menyampaikan protes dan keprihatinan yang mendalam atas berita adanya fasilitas pemantauan komunikasi intelejen di Kedubes AS di Jakarta,” ujar Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah kepada Sindonews melalui pesan singkat, Rabu 30 Oktober 2013.
Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
Peta titik-titik alat penyadapan NSA itu dipublikasikan majalah Jerman Der Spiegel, Selasa kemarin. Peta, yang awalnya dipublikasikan secara penuh di website Der Spiegel, kemudian diganti dengan versi yang disensor.
Dari website itu, tampak fasilitas penyadapan NSA ada di 90 lokasi di seluruh dunia. Termasuk 74 fasilitas berawak, 14 fasilitas dioperasikan dari jarak jauh dan dua dioperasikan dari pusat dukungan teknis.
Di Asia timur , upaya pengumpulan intelijen AS difokuskan pada China, dengan fasilitas yang terletak di Kedutaan Besar AS di Beijing dan konsulat AS di Shanghai dan Chengdu, Ibukota Provinsi Sichuan di barat daya China. Fasilitas lain pemantauan terletak di kantor diplomatik AS di Taipei.
Direktur Jenderal Organisasi Intelijen Keamanan Australia, David Irvine , dan direktur dari Direktorat Sinyal Pertahanan, Ian McKenzie, juga telah diberitahu Komite Intelijen Parlemen Federal Australia atas implikasi potensi kebocoran untuk operasi intelijen Australia.
”Pengungkapan operasi pengumpulan sangat sensitif dan metodologi akan merusak kemampuan intelijen Australia. Di sini juga ada risiko komplikasi serius dalam hubungan kita dengan tetangga kita,” kata pejabat itu.
Related Posts
