Beragam Tanggapan Pengusaha terhadap PIT KKP


Beragam Tanggapan Pengusaha terhadap PIT KKP
Dilaporkan: Setiawan Liu
Jakarta, 24 Maret 2023/Indonesia Media – Pelaku usaha perikanan tangkap memberi tanggapan beragam mengenai rencana penyiapan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagian pengusaha merasa perlu antisipasi hasil Pemilu 2024 terhadap perekonomian nasional, khususnya sector perikanan tangkap dengan system kuota penangkapan dan tata cara penghitungannya. “Saya diundang (Rapat Kerja Teknis/Rakernis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap/DJPT KKP di Semarang), tapi tidak bisa datang,” salah satu pengusaha mengatakan kepada Redaksi.
Pengusaha yang enggan menyebutkan namanya tetap optimis dengan usaha perikanan tangkap. Tetapi ia tetap menjaga komunikasi dengan Pemerintah terutama jajaran KKP terkait dengan jaminan usaha dan kepastian hukum. “Selain, pemerintah harus konsisten dengan program PIT ini. Ada jaminan usaha, kepastian hukum dan konsisten. Siapapun presidennya, menterinya (hasil pemilu 2024), tidak masalah,” kata pengurus Federasi Asosiasi Perikanan Indonesia (FAPI).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) mengajak jajaran untuk memikirkan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023, upaya sosialisasinya kepada para pelaku di daerah. Perjalanan dari PP ini cukup panjang, sekitar dua tahun hingga akhirnya dapat diundangkan. PIT berbasis kuota, pengelolaan perikanan di Indonesia diharapkan semakin baik. “Tidak ada lagi keluhan, misal soal BBM subsidi, solar subsidi, saya berharap di satu wilayah, di satu WPP kita sudah punya data, berapa banyak jumlah nelayan, sarana dan prasarananya, nanti disana hanya ada kaya sekali atau sejahtera, miskin tidak ada,” kata Trenggono sebagaimana yang dikutip dari siaran pers KKP.
Salah satu peserta Rakernis, pengusaha perikanan di Pati Jawa Tengah, Subaskoro melihat suasana kasak-kusuk para peserta terkait dengan jaminan usaha dan kepastian hukum pasca Pemilu 2024. Pengusaha khawatir kalau pergantian presiden (hasil Pemilu & Pilpres 2024), PP (Peraturan Pemerintah) 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur bisa berubah lagi. “Presiden ganti, menterinya ganti, sudah menjadi rahasia umum, program kerja pak Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan) berubah. Itu kasak-kusuk dari para pelaku usaha (tentang PIT). Mereka khawatir dengan kepastian hukumnya terutama kalau sudah investasi usaha perikanan tangkap,” Subaskoro mengatakan kepada Redaksi melalui sambungan telpon.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah ini baru melihat beberapa pelabuhan saja yang sudah siap menjalankan PIT pasca produksi. Salah satunya, dermaga/pelabuhan Teluk Awang, Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelabuhan tersebut dikelola pemerintah, sehingga program pasca produksi bisa efektif berjalan. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru Jakarta Utara juga termasuk yang sudah siap. “Saya hanya ingat beberapa saja (pelabuhan perikanan) untuk PIT. Tapi yang jelas, keseluruhan ada 77 pelabuhan yang disiapkan untuk PIT,” kata Subaskoro. (SL/IM)
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *