Aksesibilitas, connectivity pulau 3T, TSDP disubsidi 350-400 miliar

Aksesibilitas, connectivity pulau 3T, TSDP disubsidi 350-400 miliar

dilaporkan: Setiawan Liu

Jakarta, 20 November 2021/Indonesia Media – Upaya membuka aksesibilitas dan meningkatkan connectivity pulau di Indonesia termasuk pulau 3T (terluar, terdepan, tertinggal) melalui dengan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan (TSDP) tidak mungkin dibangun dalam semalam. Pemerintah melalui direktorat jenderal perhubungan darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemhub) masih mengeluarkan anggaran subsidi kepada PT ASDP Indonesia Ferry (BUMN) dan sector swasta Rp 350 – 400 miliar per tahun. “Ada beberapa pulau yang sudah berpenghuni, pemerintah harus membangun aksesibilitas dan connectivity,” Dirjen Hubdat Kemhub Budi Setiyadi mengatakan kepada Redaksi.

Selain, beberapa kepala daerah juga masih mengajukan permintaan untuk penyediaan sarana prasarana TSDP. Kondisi sekarang, upaya melayani masyarakat yang bepergian antar pulau dengan angkutan perintis. Penyeberangan perintis untuk membantu pengembangan ekonomi wilayah juga tentunya. “Indikasinya, daerah tersebut harus sudah ada pelayanan TSDP nantinya. Sementara ini, (angkutan) masih dilayani (kapal perintis) punya masyarakat,” kata Budi Setiyadi.

Selain, upaya pengaturan TSDP yang bertumpu pada keselamatan dan keamanan masih dalam proses transisi, terutama kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dari beberapa SDM (sumber daya manusia)  Ditjen Hubdat, kemampuan dan skill nya sudah mulai kelihatan. “Memang (kapabilitas) belum maksimal, dan masih berupaya untuk bisa memenuhi (harapan Masyarakat). Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM masih proses,” Budi Setiyadi mengatakan kepada Redaksi.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan TSDP terus ditingkatkan sebagai tindak lanjut terbitnya Permenhub 122/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhub dan deklarasi kesiapan pelaksanaan pada tanggal 1 Juni 2021. Sebelumnya pembinaan transportasi penyeberangan untuk fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla). Namun kini (kegiatan pembinaan) beralih, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hubdat. “Kami masih sedang develop (kapabilitas) SDM Hubdat. Karena, (proses peralihan) masa transisi dan masih pendampingan. Sinergitas dengan Hubla, ASDP (angkutan sungai danau dan penyeberangan) Indonesia Ferry (BUMN) juga masih berlangsung,” kata Budi Setiyadi. (sl/IM)