Untitled

Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia, Gandi Parapat menduga, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sedang mencari sensasi saat mengungkapkan tawaran Rp 5 triliun jika mundur dari jabatannya tersebut. “Pengakuan Susi merupakan tamparan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, utamanya aparatur penegakan hukum, yang seakan dianggap tidak melaksanakan tugas dan fungsinya,” ujarnya kepada SP di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (17/5). Gandi mengaku, tidak yakin dengan pengakuan Susi Pudjiastuti yang ditawari uang Rp 5 triliun. Apalagi, pengakuan itu dilemparkan ke publik di tengah desakan rakyat terhadap Presiden Joko Widodo supaya melakukan perombakan kabinetnya (reshuffle). “Kita mengapresiasi kinerja Susi Pudjiastuti yang menggandeng aparat untuk menangkap pelaku serta menyita kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Itu merupakan tugas dan kewajiban seorang Menteri Perikanan dan Kelautan,” katanya. Namun, sambung Gandi, nelayan pun juga terimbas dari kebijakan Susi. Ini terbukti saat Susi terlibat keributan dengan nelayan di depan Presiden Joko Widodo saat dipertemukan di Istana. Ekonomi nelayan pun belum ada perubahan di era Susi Pudjiastuti. “Rakyat itu sudah tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Seharusnya, jika memang benar menerima tawaran itu, Susi bisa melakukan koordinasi dengan aparat, yang kemudian melakukan operasi tangkap tangan atas tuduhan penyuapan itu,” ungkapnya. Menurut dia, tawaran uang dengan nilai Rp 5 triliun tersebut, bukan merupakan jumlah yang kecil. Nilai materi yang ditawarkan itu hampir sama dengan kerugian negara dalam skandal kasus Bank Century, yang merugikan negara sekitar Rp 6 triliun. “Lebih baik Menteri Susi Pudjiastuti menghentikan sesasi yang terkesan mempunyai maksud tertentu tersebut. Jangan lagi terkesan seperti orang yang sedang ilusi. Buktikan kerja nyata untuk dapat menyejahterahkan nelayan di Indonesia,” sebutnya.