Kepercayaan rakyat terhadap DPR, yang mengaku membawa nama rakyat, semakin menurun akibat perseteruan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membuat pimpinan DPR tandingan.
“Degradasi moral muncul karena DPR sedang mempertontonkan ’akrobatik’ politik,” ujar Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat melalui siaran pers yang diterima SP di Medan, Sumut, Senin (3/11).
Gandi mengatakan, perseteruan memalukan yang dipertontonkan DPR tersebut, memunculkan friksi – friksi di daerah. Bahkan, ada DPRD di tingkat kabupaten maupun kota, yang juga seakan ingin membuat pimpinan DPRD tandingan.
“Jika perseteruan antara KIH dan KMP terus berlanjut maka dikhawatirkan akan tumbuh wacana Presiden Wilayah Timur dan Presiden Wilayah Barat. Perseteruan KMP dan KIH bisa membahayakan situasi politik dan keamanan,” katanya.
Menurutnya, perebutan kekuasaan dan jabatan yang ada di DPR antara KMP dan KIH harus segera dihentikan. Presiden bersama dengan tokoh bangsa dengan melibatkab TNI sebagai perekat bangsa, duduk bersama meminta DPR mengakhiri perseteruan itu.
“Keberadaan DPR bukan lagi mewakili aspirasi rakyat melainkan berambisi untuk mengejar kekuasaan. Lelucon DPR ini jika terus berlanjut akan memancing rakyat turun ke jalanan. DPR seakan tidak lagi memihak kepada rakyat,” sebutnya.
Related Posts
Bubarkan saja itu DPR. Mereka lebih mendominasi kepentingan parpol beserta koalisinya drpd utamakan kepentingan bangsa dan negara. Mendingan kita mulai serius pada ke pemilihan dan keterwakilan rakyat melalui DPD. Sdh beberpa tahun ini semenjak reformasi peran DPR lebih utamakan partai drpd rakyat yg mereka wakili demi kemajuan bangsa dan persatuan bangsa. Tahun 2014 DPR membuka celah dan merintis benih2 kebencian diantara mereka sendiri yg berdampak pada permusuhan diantara rakyat pula. DPR saat ini hanya mengutamakan kemenangan koalisinya drpd mengutamakan kemenangan buat semua. Dengan keterwakilan rakyat melalui DPD, daerah dan rakyat lebih terwakili serta DPD lebih bertanggung jawab pada pemilihnya. Dan rakyat bisa menilai hasil kinerja DPD dengan pembuktian kemajuan didaerah pemilihnya. Jadi terserah rakyat menilai krn raport wakilnya bisa dibuktikan dengan pembangunan daerahnya. Sehingga tahun 2019 akan banyak partai gulung tikar krn boikot rakyat utk tidak memilih wakilnya melalui partai. Setujukah…????????
setuju dong !!! gak Perlu ada DPR lagi, Rakyat Sudah TIDAK PERCAYA lagi sama sekali ke DPR RI, Bandit Preman semua
LIHAT SAJA BGMN SIKAP SANUSI/WK DPR-DKI DARI GERINDRA…..”DIA INI MAUNYA KEMANA DAN MAU APA???SIAPA DIA INI???
INGAT KATA2 FUNGSIONER PARTYNYA:” …”KAMI” (ARTINYA PARTY GERINDRA.) SELALU BERKOMUNIKASI DAN KOORDINASI DGN FPI…..?” STATEMENT YG SANGAT TOLOL.!!!!