Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya kekurangan pendamping desa dalam melakukan verifikasi desa yang masih berpenghuni atau tidak. Hal ini sekaligus menanggapi terkait adanya desa fiktif yang terima anggaran dana desa.
“Jumlah desa kita 74 ribu, sementara pendamping desa kita 37 ribu. Jadi 1:2 lah rata-rata,” kata Abdul Halim di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).
Dia mengaku tidak bisa melakukan pendamping secara menyeluruh terhadap 74 ribu desa yang sudah diverifikasi. Dengan demikian, akan menambah jumlah pendamping desa lagi agar bisa meng-cover semua desa yang sudah terdata atau terverifikasi oleh pihaknya.
“Jadi sampai hari ini kita masih belum bisa mengcover satu desa satu pendamping. Rasionya kita perpadat. Jadi, jumlah pendamping desa kita akan upayakan penambahan supaya rasionya tidak terlalu besar,” ujarnya.
“Katakan mungkin 1:1, tapi tidak mungkin 1:1,5 atau gimana atau lebih mudah lagi pemantauan kita terhadap penggunaan perencanaan dan pengawasan dana desa,” tutupnya.
Bantah Ada Desa Fiktif
Menteri Abdul membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut adanya desa fiktif yang telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah.
“Dari telaah kita, ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada. Jadi, bukan hantu dalam artian ada dana ke sana,” kata Abdul di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).
Dia memberi contoh, desa yang kini sudah tiada atau hilang di daerah Jawa Timur. Hilangnya desa atau daerah itu karena terdampak atau terkena lumpur Lapindo. “Ada desa yang memang harus eksodus, harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir ke sana,” ujarnya.
Kemenkeu Tindaklanjuti Temuan Desa Fiktif
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Dia pun mengaku baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.
“Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).
Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan menyambangi temuan desa-desa tersebut. Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran.
“Jadi kita akan lihat karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa, pengurusnya dan lain lain,” kata dia.( Mdk / IM )
Related Posts
