Soal Papua, Jangan Selalu Salahkan Aparat + Kekerasan di Papua karena Perebutan “Rezeki”

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta kepada semua pihak jangan selalu menyalahkan aparat keamanan terkait konflik yang terjadi di Papua.

“Namun kalau ada aparat yang bertindak di luar batas atau komando, agar ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Priyo Budi Santoso di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (8/11).

Priyo menengarai ada ketidakadilan dalam melihat konflik di Papua, yaitu kecenderungan menyalahkan aparat keamanan.

Padahal keberadaan aparat yang bertugas di Papua, kata dia, untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jangan sedikit-sedikit menyalahkan aparat karena yang menjadi korban penembakan di Papua juga ada dari pihak aparat,” katanya.

Ketua DPP Partai Golkar ini menilai langkah aparat yang bertindak tegas menghadapi upaya deklarasi negara Papua Barat sudah benar.

Menurut dia, tindakan sebagian elemen masyarakat untuk mendeklarasikan negara Papua Barat tidak bisa ditolelir.

“Namun, adanya peristiwa tersebut jangan sampai melemahkan niat bangsa Indonesia untuk mendekati Papua dengan hati dan meningkatkan kesejahteran masyarakat setempat,” katanya.

Priyo menegaskan, selama ini apa yang dilakukan aparat dalam menjaga keutuhan NKRI tidak mendapat simpati yang adil dari beberapa lembaga, termasuk Komnas HAM.

Pada kesempatan tersebut, Priyo mengimbau semua pihak untuk melihat persoalan Papua secara jernih serta melihat aparat secara adil.

Kalau memang aparat bertindak terlalu jauh dan diduga bersalah, Priyo sepakat agar diperiksa dan diproses sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Tapi jangan semua kesalahan dilimpahkan kepada aparat keamanan. Padahal mereka sudah berjuang keras untuk menegakkan merah putih di dadanya,” katanya.

Priyo mengingatkan, semua pihak untuk bersikap fair dan hati-hati dalam memberikan rekomendasi.

Kekerasan di Papua karena Perebutan “Rezeki”

TIMIKA,  – Kekerasan di Timika, Papua akibat perebutan “rezeki” antara para oknum TNI dan oknum anggota Polri yang ditugaskan di perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia. Mereka “bermain” di tengah tuntutan kenaikan upah dan kesejahteraan karyawan setempat.

Aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) Papua, Yusan Yeblo dihubungi per telepon di Timika, Rabu (9/11/2011) mengatakan, Papua dalam segala hal menjadi lahan bagi sebagian besar warga dari luar untuk mencari kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok. Tetapi di balik ambisi besar ini, rakyat Papua selalu dikorbankan.

“Pelanggaran HAM terjadi setiap tahun atas nama NKRI. Hukum tidak berfungsi karena aparat keamanan lebih mengedepankan kekerasan, intimidasi dan teror seperti terlihat dalam menangani kasus konggres Papua di Jayapura beberapa waktu lalu, yang menyebabkan tiga orang tewas dan lain luka-luka,” kata Yeblo.

Ia pun mempertanyakan kehadiran anggota Densus 88 di Timika dan sejumlah penembak misterius di wilayah itu. Karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut hak dan kesejahteraan, bukan anggota teroris. Mereka itu warga negara Indonesia yang berada di Papua, menuntut diperlakukan sebagai karyawan yang setara.

Jika pemerintah Indonesia tetap menggunakan cara-cara seperti diperagakan pada masa lalu dalam menangani setiap aspirasi masyarakat Papua, persoalan tidak akan pernah selesai. Pelanggaran HAM masa lalu tidak pernah diselesaikan, tetapi masalah HAM setiap tahun terus menumpuk.

“Papua ini ibarat panggung besar dan semua orang ingin mementaskan drama di dalamnya, atas nama NKRI dan keutuhan bangsa. Semua orang ingin terlibat untuk mendapatkan sesuatu, atau berbicara dan mengeluarkan pendapat, tetapi tidak tahu masalah sebenarnya di lapangan.

Apa yang terjadi sekarang merupakan akumulasi dari setumpuk persoalan kemanusiaan, pelanggaran HAM dan perampasan hak-hak orang Papua masa lalu, sejak tahun 1962 sampai hari ini,” kata Yeblo.