Situasi keamanan di Papua yang terus memburuk belakangan ini dinilai terjadi akibat banyaknya penyebaran aparat keamanan tanpa koordinasi yang jelas. Bahkan saking tak jelasnya, sampai muncul istilah ada “pasukan malaikat” di Papua.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim mempertanyakan begitu rapuhnya kontrol keamanan di Papua saat ini. Kepada Kompas di Jakarta, Jumat (21/10/2011), Ifdhal mengatakan kondisi ini terjad akibat penyebaran (deployment) aparat keamanan yang begitu banyak di Papua.
“Kenapa sih kontrol keamanan di Papua begitu mudah robek? Nah ini apa kaitannya dengan begitu banyak deployment aparat keamanan di sana, karena deployment aparat keamanan di sana bukan hanya TNI, tetapi juga aparat intelijen, polisi dan aparat sekuriti lain yang turun ke sana, sehingga banyak aktor keamanan yang memiliki pimpinan yang berbeda-beda dan misi yang berbeda juga,” kata Ifdhal.
Akibatnya lanjut Ifdhal, bentrok di lapangan antarberbagai institusi keamanan di sana kadang-kadang tidak diketahui. “Bahkan dalam percakapan kami dengan Panglima Kodam, dia sendiri tidak mengenali ada pasukan lain di sana. Itu yang mereka sebut sebagai pasukan malaikat,” katanya.
Menurut Ifdhal harusnya ada satu kebijakan yang komprehensif di Papua. “Apa sih kebijakan nasional di sana, sehingga tidak begitu banyak institusi yang terlibat yang menafsirkan sendiri-sendiri kontrol keamanan di Papua itu,” ujarnya.
Papua Bisa Jadi Timor Timur Kedua
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, mengingatkan berlanjutnya kasus kekerasan di Papua bisa menjadikan wilayah itu seperti Timor
Timur kedua.
Sebelum menjadi Republik Demokratik Timor Leste sekarang ini, Timor Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia.
Endriartono mengaku tak mengikuti perkembangan yang terjadi di Papua.
Hari Jumat (21/10/2011) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melansir sudah ada enam orang yang terbunuh setelah penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua III. Dalam kongres ini muncul deklarasi pembentukan Negara Federal Papua Barat.
Endriartono menyatakan prihatin, jika masih terus terjadi lingkaran kekerasan di tanah Papua. “Saya cuma khawatir kalau hal seperti itu berkelanjutan, Timor Timur kedua bisa terjadi. Ini harus disadari semua pihak, utamanya pemerintah,” ujar Endriartono kepada Kompas.
Endriartono sebenarnya punya pengalaman dalam penyelesaian konflik secara damai. Dia menjabat Panglima TNI saat Pemerintah Indonesia menyelesaikan penyelesaian secara damai konflik di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka.
Namun menurut Endriartono, kasus di Aceh berbeda dengan Papua. “Kasusnya jauh berbeda, jadi penyelesaiannya juga tidak bisa sama,” ujarnya.
Related Posts
