Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi) periode 2021 hingga 2023 menggantikan Menteri Keuangan Chile.
Pemilihan Co-Chair ini dilakukan melalui pemungutan suara atau voting yang diikuti oleh para menteri keuangan dari 52 negara anggota koalisi.
Mereka ikut voting untuk memilih satu di antara 3 menteri keuangan yakni Indonesia, Filipina dan, Uganda pada 10 Februari 2021.
“Sebagaimana diumumkan oleh Sekretariat Koalisi, Indonesia akan menjalankan peran tersebut bersama dengan Finlandia sebagai Co-Chair Koalisi,” ujar Sri Mulyani melalui laman kemenkeu.go.id, Kamis (11/2/2021).
Terpilihnya Sri Mulyani menambahkan exposure, posisi strategis dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dan Chairmanship ASEAN tahun 2023.
Dia menjelaskan, terpilihnya Indonesia menjadi co-chair Koalisi juga mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia.
“Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini,” kata Sri Mulyani.
Menurut dia, Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen.
Kebijakan dan instrumen terkait pendanaan antara lain penandaan APBN untuk perubahan iklim serta pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan.
Selain itu, energi dan sumber daya mineral serta perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kemudian, pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari strategi pendanaan dan asuransi risiko bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti green sukuk,” pungkas Sri Mulyani.
Pada kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani, menyatakan pihaknya telah bekerja keras untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Menurut Sri Mulyani, fokus kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat akselerasi dengan keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan momentum penguatan reformasi.
“APBN 2021 akan mendukung keberlanjutan program PEN terutama untuk penanganan kesehatan,” ujar Sri Mulyani saat webinar yang diselenggarakan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dengan tema “Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan dan Strategi Kebijakan”, Rabu (27/1/2021).
Program PEN itu sendiri termasuk pengadaan vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, sektoral kementerian atau lembaga dan pemda, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
Menurut Sri Mulyani, program PEN 2021 diperlukan untuk terus memberikan daya dukung pada perekonomian baik di sisi demand maupun supply.
“Tahun 2021, kami akan mengelola APBN tetap dengan fokus untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid,” ujarnya.
“APBN tahun 2021 yang didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan, juga pada saat yang sama mulai konsolidasi untuk menyehatkan kembali APBN kita,” katanya.
Sri Mulyani menambahkan, untuk tahun 2021, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 triliun di 2021.
“Ini adalah tingkat penerimaan negara yang cukup optimistis karena Covid-19 masih menjadi faktor yang harus tetap diperhitungkan,” pungkas Sri Mulyani.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memiliki saran agar produksi komoditas pangan ditingkatkan saat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Umum Kadin, Franky O Widjaja, mengatakan langkah revitalisasi yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui pemberian pendampingan kepada para petani.
Caranya dengan memanfaatkan skema inclusive closedlLoop yang selain mampu meningkatkan produksi komoditas pangan secara berkelanjutan, juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani, serta mengurangi pelepasan emisi.
“Bentuknya berupa pelatihan praktik pertanian terbaik, penyediaan akses pada bibit unggul dan pupuk, dukungan pendanaan, pendidikan literasi keuangan, dukungan teknologi tepat guna,” ucapnya.
“Kemudian, berikut jaminan pembelian produk (offtaker) oleh perusahaan yang memberikan pendampingan tadi,” imbuh Franky.
Menurut Franky, langkah ini dapat membangun ekosistem sektor pangan berkelanjutan yang dapat dijadikan model bisnis oleh produk unggulan lainnya.
Dukungan kebijakan maupun insentif dari pemerintah berpotensi menghadirkan rantai pasok yang kokoh, sehingga hadir lebih banyak lagi food estate.
“Pengelolaannya mengandalkan peran koperasi atau mengkorporasikan koperasi, yang ke depan dapat berkontribusi mewujudkan 1 triliun dolar Amerika Serikat bagi ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
Related Posts
