Komisi X DPR meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengevaluasi lanjutan Program Organisasi Penggerak (POP). Komisi X DPR berharap salah satu syarat menerima hibah dari POP itu dilihat dari rekam jejak organisasi tersebut terhadap pendidikan tanah air.
“Terutama dalam hal kriteria, perlu dievaluasi lagi poin-poin apa saja yang seharusnya masuk menjadi penilaian. Sebagai contoh, rekam jejak dan perannya selama ini dalam pembangunan pendidikan Indonesia, itu tidak bisa dikesampingkan,” kata Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian kepada wartawan, Sabtu (25/7).
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan Kemendikbud dalam POP harus termasuk metode penyeleksian oleh lembaga SMERU Research Institute yang harus disampaikan kepada publik.
“Sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta agar mendapatkan feedback untuk perbaikan. Karena Selama ini organisasi-organisasi ini hanya diberitahu lolos atau tidak, tanpa diberitahu mengapanya, kurangnya di mana, dan sebagainya”, ujarnya.
Selain itu, Hetifah menilai POP buatan Kemendikbud hanya perlu adanya evaluasi. Sebab menurut dia, program tersebut sudah cukup bagus dapat melibat beragam organisasi masyarakat dalam membangun kualitas pendidikan Indonesia dan jangan dihentikan.
“Jangan sampai karena polemik ini programnya jadi dihilangkan. Hanya mungkin beberapa hal perlu disesuaikan, misalnya bagaimana agar mendorong lebih banyak lagi pihak untuk dapat bisa berpartisipasi,” katanya
“Prinsipnya adalah kerelawanan. Jangan sampai dengan adanya program ini jadi tercampur dengan adanya motivasi yang lain,” lanjutnya.
Nadiem Evaluasi POP
Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaa Nadiem Anwar Makarim telah memutuskan untuk melakukan evaluasi lanjutan bertujuan menyempurnakan Program Organisasi Penggerak (POP).
“Proses evaluasi lanjutan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara,” ujar Nadiem dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/7).
Dia menambahkan bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak.
“Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional,” jelas Nadiem.
Kemendikbud juga akan semakin melibatkan peran organisasi-organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
“Tanpa peran aktif organisasi dengan sejarah perjuangan yang panjang, pencapaian pendidikan kita tidak mungkin sampai pada titik ini. Untuk itu merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa berdiskusi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan Program Organisasi Penggerak,” ungkap Mendikbud.
Proses evaluasi lanjutan yang sedang disiapkan tentang tata laksana POP dirancang untuk meliputi verifikasi yang lebih ketat mengenai kredibilitas organisasi peserta program yang di dalamnya termasuk memerhatikan rekam jejak integritas dari organisasi tersebut, koordinasi keamanan serta keselamatan pelaksanaan program selama masa pandemi COVID-19, serta menerapkan proses audit keseluruhan dari proses yang telah dilakukan.
“Semuanya dilandasi semangat agar visi awal POP akan terlindungi secara berkelanjutan,” katanya.
Organisasi penggerak, menurut Mendikbud, juga tidak perlu khawatir dengan evaluasi lanjutan dan penyempurnaan program ini.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan dedikasi dalam mengikuti keseluruhan proses, dan terlebih lagi atas semua kontribusinya bagi pendidikan Indonesia selama ini. Pemerintah akan terus mengupayakan prinsip gotong royong dalam menyelenggarakan berbagai program dan mencapai tujuan kita bersama,” kata Mendikbud.( MDK / IM )
Related Posts
