Upaya memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi hanya menjadi salah satu cara untuk menghambat rekrutmen teroris. Tindakan terorisme harus diperangi dengan operasi intelijen yang sangat rapi.
Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengemukakan, kemiskinan bukan menjadi penyebab terorisme. Kemiskinan sudah ada sejak berpuluh, bahkan beratus tahun, tapi tidak otomatis menghasilkan terorisme.
“Biasanya, yang menyebabkan teror adalah dari makmur menjadi jatuh miskin. Karena itu daerah yang dulunya daerah perekonomian kuat, tapi dalam beberapa dekade terakhir mengalami kemerosotan, menjadi lahan potensial untuk merekrut teroris,” kata Anies kepada SP, Selasa (27/9).
Menurut Anies, perlu langkah sistematis untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi di daerah-daerah yang beberapa dekade lalu adalah daerah perdagangan yang maju. Tapi, itu hanya bisa membantu menghambat rekrutmen.
Dikemukakan, terorisme harus diperangi dengan operasi intelijen yang sangat rapi. Karena organisasi teror adalah organisasi perang. Jadi, itu harus dihadapi secara sangat keras juga.
Sementara itu, Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra mengutarakan, masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan dapat menjadi faktor penyebab munculnya terorisme. Orang-orang yang miskin dan menganggur dinilai rawan terhadap ideologi terorisme.
“Oleh karena itu, pemerataan pembangunan menjadi sangat penting untuk menanggulangi terorisme. Selain itu, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten,” kata Azyumardi.
HMI dan ISKA Minta Polri Bongkar Jaringan Pelaku Teror Bom
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA mendesak aparat kepolisian mengungkap aktor dan jaringan teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Betel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo Jawa Tengah, Minggu (25/9) siang kemarin.
Mereka juga mengecam keras dan mengutuk pelaku dan aktor di belakang aksi bom bunuh diri di GBIS tersebut. Bahkan HMI melihat aksi ini sebagai upaya makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memprovokasi kondisi keberagaman di Indonesia.
“Kami mendesak Kepala BIN dan Polri untuk segera tanggap dan cekatan mengusut tuntas persoalan kebangsaan ini,” kata Ketua Umum PB HMI, Noer Fajrieansyah dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Minggu (25/9) sore.
Pada bagian lain, HMI meminta seluruh ummat beragama di Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan kejadian Bom Bunuh Diri di GBIS, Kepunton Solo, Jawa Tengah.
PP ISKA dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani ketua umumnya Muliawan Margadana menegaskan, “Hal ini mengingatkan kita kembali pada peristiwa pemboman tempat ibadah yang terjadi dalam kurun satu tahun terkahir ini, di antaranya rencana pemboman di Gereja Katolik Kristus Raja Solo pada Desember 2010 lalu dan pemboman masjid Polresta Cirebon pada April 2011 lalu. Peristiwa-peristiwa ini jelas menunjukkan kepada kita, mengenai tidak adanya jaminan KEAMANAN BERIBADAH bagi pemeluk agama dan kepercayaan sebagaimana dijamin di
dalam UUD 1945,” ujar Margadana.
Karena itu mereka mendesak Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar atas kasus pemboman tempat ibadah ini, dengan memerintahkan jajaran aparatnya untuk dapat mengusut tuntas dan menangkap seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. “Pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat, haruslah mampu
menjalankan nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila, di mana saat ini pemerintah dinilai banyak mengalami kegagalan karena tidak cukup menaruh perhatian pada hal-hal mendasar, melainkan hanya disibukkan
dengan isu-isu politik elit,” paparnya.
Rentetan peristiwa belakangan ini seperti kasus kecelakaan lalu lintas yang dalam waktu sekejap menjelma menjadi kasus SARA di Ambon, disusul kasus kriminal yang kemudian beralih menjadi kasus SARA di makasar dan kasus pembakaran pintu gereja di Poso, seolah-olah menunjukkan adanya upaya sistematis untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, baik kiranya untuk tetap membangun kewaspadaan akan adanya kemungkinan kejadian serupa di kemudian hari, dan menghimbau agar tidak ikut memperkeruh suasana dengan membuat praduga-praduga yang justru hanya akan mengembangkan rasa saling curiga dan adanya sikap saling tidak percaya di dalam masyarakat,” pungkasnya
Related Posts
