Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengebut proses seleksi 4 jabatan strategis di lembaga antikorupsi. Posisi tersebut yakni Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan dan Kepala Biro Hukum.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, total sebanyak 21 jabatan di lembaganya yang kosong.
“Keseluruhan ada 21 jabatan, tapi yang agak dikebut, karena kebutuhan organisasi yang mendesak ada empat jabatan,” ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (4/3).
Nawawi mengatakan, empat jabatan tersebut kosong sejak lama. Menurutnya, terdapat posisi yang terpaksa dirangkap oleh pejabat lainnya. Padahal, tugas dan wewenang empat posisi itu sangat vital bagi KPK dalam memberantas korupsi.
“Tentu saja sangat mempengaruhi gerak cepat organ kedeputian dimaksud. Untuk Deputi Penindakan misalnya, selama ini, sejak ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya, selama ini terpaksa dirangkap kepada Direktur Penyidikan. Padahal kita tahu sendiri, bagaimana repot dan kompleksnya tugas di Deputi Penindakan ini,” kata Nawawi.
Nawawi mengatakan, proses seleksi empat jabatan tersebut sudah masuk tahap seleksi. KPK telah mengirim surat undangan kepada para calon peserta seleksi. Namun, Nawawi mengaku tak mengingat secara pasti berapa jumlah calon yang telah mendaftar.
“Saya tidak ingat pasti, hanya untuk Deputi Penindakan misalnya, yang masuk itu dari Polri dan Kejaksaan, sedangkan untuk Direktur Penyelidikan ada juga dari BPKP,” kata dia.
Menurut Nawawi, dalam memilih para calon, Direktorat Monitoring dan Direktorat LHKPN KPK bakal melakukan pengecekan latar belakang para calon. Setelah itu proses seleksi masuk pada tahap tes potensi dan assessment kompentensi.
Nawawi berharap, proses seleksi keempat jabatan yang diprioritaskan tersebut bakal segera rampung pada April 2020 mendatang.
“InsyaAllah, kalau keseluruhan tahapan telah dilalui. Kami berharap khusus untuk empat jabatan yang saya sebutkan sudah siap (bekerja). Paling tidak pada pertengahan April nanti,” kata dia.( Mdk / IM )
Related Posts
