Teror bom di kawasan Sarinah membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin gencar meminta pemerintah menyiapkan penjara khusus teroris. Lembaga ini beralasan, pengawasan terhadap para pelaku teror menjadi lebih mudah terawasi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak wacana tersebut. Dia malah tak mau ada penjara khusus karena bisa saja menimbulkan masalah baru, utamanya di bidang keamanan.
“Wah lebih bahaya lagi! Nanti bakal jadi universitas teroris kalau seperti itu,” ucap JK, sapaan Jusuf Kalla, lantas tertawa, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/1).
Selain masalah penjara, JK juga menolak rencana BNPT untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia meyakini undang-undang tersebut masih efisien dalam menghadapi pelaku teror di Indonesia.
“Saya belum pembicaraan itu. Ya semua undang-undang bisa efisien untuk mencapai keadaan yang akan datang. Sebenarnya yang paling penting itu untuk efektifitasnya jaringan bahwa intelijen itu penting, terorisme tapi bahwa semua sudah ada hukumnya tinggal bagaimana pelaksanaan efektifnya saja,” ujar JK.
Dia menjelaskan, teror bom Sarinah berlangsung bukan karena kesalahan undang-undang, namun membutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk menangkalnya. Sejauh ini, JK meyakini polisi dan intelijen telah bekerja dengan baik dan telah membaca alur terorisme.
“Banyak hal yg perlu diperbaiki. Misalnya, narkoba, dulu 50 persen isi penjara itu narkoba ternyata makin banyak dipenjara tidak selesai juga. Ya perlu direhabilitasi kan? Diubah dari masuk penjara jadi rehab,” pungkasnya. ( Mdk / IM )
Related Posts
