Ilmuwan LIPI: Argumentasi Koalisi Prabowo Dangkal

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan argumentasi Koalisi Merah Putih dalam merumuskan alasan pemilihan kepala daerah amat dangkal.

Koalisi berpendapat pemilihan oleh DPRD sesuai dengan Pancasila sila keempat yang memberikan mandat kepada perwakilan rakyat untuk menetapkan pemimpin.

“Pancasila enggak usah dibawa-bawa,” kata Syamsuddin saat dihubungi, Jumat, 12 September 2014. “Apakah Pilkada langsung sembilan tahun terakhir ini tak sesuai dengan Pancasila?” kata dia mempertanyakan.

Syamsuddin menilai ada beberapa dampak negatif Pilkada oleh DPRD. Salah satunya pemerintah daerah dan DPRD menjadi sangat kolutif dan transaksional yang akhirnya berujung pada korupsi.

Ia memprediksi selama lima tahun kepala daerah hanya melayani partai politik dan politisi DPRD sehingga kepentingan publik tidak terurus. Dampak negatif berikutnya adalah oligarki dan kartelisasi partai politik menguat yang berakibat akses dan partisipasi publik dalam politik merosot drastis.

Salah satu politisi anggota Koalisi Merah Putih, Herman Kadir, malah membawa-bawa nama besar Bung Karno. “Bung Karno telah meletakkan pondasi pemilihan lewat parlemen,” kata Herman yang menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional.

Menurut Herman, sistem demokrasi langsung sama dengan sistem liberal barat yang memberikan masing-masing kandidat bertarung secara buas. “Tak sesuai dengan kebudayaan bangsa,” katanya.

Dia mengkritik para kepala daerah yang dua hari lalu berkumpul di Jakarta menolak pemilihan lewat DPRD. Mereka itu sesat dan naif, sesumbarnya, cara berpikirnya salah.
Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada, ada enam fraksi yang tak setuju Pilkada langsung, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra.

Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura mengikuti pemerintah. Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak Pilkada langsung dengan alasan penghematan anggaran dan menghindari politik uang dalam Pilkada langsung.