Kerugian akan makin besar bila usaha itu menggantungkan pada Pilkada.
Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD rupanya membawa dampak langsung kepada pengusaha periklanan atau advertising. Pilkada tak langsung diprediksi bakal mengurangi omzet pengusaha periklanan yang biasanya melimpah tiap pilkada digelar.
“Saya kira akan besar imbasnya kepada kami pengusaha advertising,” kata Ida Bagus Agung Gunarthawa, pengusaha periklanan di Bali saat berbincang dengan VIVAnews, Sabtu 27 September 2014.
Menurut dia, pada Pilkada langsung para kandidat bersaing dalam hal periklanan. Tujuannya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat. Jasa itulah yang selama ini dijual perusahaan advertising kepada kandidat gubernur maupun bupati/wali kota.
“Sekarang, karena telah ditetapkan melalui DPRD, maka dia tak perlu lagi iklan. Karena yang memilih mereka adalah puluhan orang di DPRD,” tutur dia.
Soal angka kehilangan potensi pendapatan dari penetapan UU Pilkada, Sekjen Junior Chamber International Indonesia ini menunjukkan angka fantastis. “Saya prediksi sekitar 30 persen pendapatan kami berkurang,” katanya.
Angka itu jauh lebih tinggi manakala pengusaha advertising menggantungkan usahanya pada hajatan politik lima tahunan tersebut. “Kalau teman-teman pengusaha yang fokus di advertising politik, maka kerugian mereka akan bertambah besar. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah mencari pasar baru di luar pasar politik,” katanya.
Orba masa kini
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menilai hasil keputusan DPR mengenai RUU Pilkada adalah bentuk Orde Baru masa kini.
“Kami sangat menyesalkan keputusan DPR yang akhirnya menyetujui Pilkada dipilih oleh DPRD,” kata Menteri Koordinator Eksternal BEM UGM, Wilson Mario Hutagalung saat dihubungi VIVAnews.
Menurut dia masa Orde Baru lah yang mengebiri hak konstitusi masyarakat. “Dengan Pilkada tidak langsung akhirnya hak konstitusi masyarakat dikebiri,” kata Wilson.
Karenanya sangat dibutuhkan peninjauan kembali oleh pemerintah terkait kepentingan dan kesiapan masyarakat. “Pada dasarnya kami sangat mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” tuturnya.
Wilson menambahkan, BEM UGM akan terus mengawal UU Pilkada hingga benar-benar ada keputusan tetap. “Kami akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mengambil langkah selanjutnya terkait hasil paripurna,” kata Wilson
Related Posts
