Ini 3 Aksi Jokowi Mendinginkan Perang Ahok-DPRD


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dikenal sangat cinta damai. Pria yang menjadi Pesiden terpilih ini selalu memecahkan segala masalah pelik dengan kepala dingin, termasuk ketika Jokowi menjadi juru damai perseteruan sengit Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan anggota DPRD DKI Jakarta.

Beda pendapat Ahok dengan anggota DPRD terjadi beberapa kali. Terpanas, Ahok dan anggota DPRD tidak satu suara dengan RUU Pilkada. Ahok menolak Pilkada lewat DPRD karena tidak sudi menjadi budak dan sapi perah DPRD. Sementara DPRD bersikeras mengusung pilkada langsung dengan dalih menghemat anggaran. Konflik terus meruncing dan diusulkan Jokowi untuk mendinginkan suasana panas tersebut. Suami Iriana ini pun siap turun tangan menjadi pendingin suasana.

Perseteruan Ahok dan anggota DPRD juga pernah terjadi saat penertiban PKL di Tanah Abang. Anggota DPRD menilai komentar Ahok sangat keras. Jokowi berhasil meredam ketegangan Ahok dan Lulung. Lulung akhirnya mendukung kebijakan penertiban PKL di Tanah Abang.

Tidak hanya itu, anggota DPRD pernah mengajukan hak interpelasi Kartu Jakarta Sehat gara-gara tidak setuju Ahok tetap bekerja sama dengan Askes dalam pelaksanaan kartu Jakarta sehat (KJS). Anggota DPRD ingin Pemprov DKI Jakarta menggunakan Jamkesda.

Menanggapi hal itu, Jokowi hanya menilai interpelasi KJS hanya kerikil-kerikil kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan. Jokowi pun siap memberikan penjelasan kepada anggota dewan. Akhirnya, interpelasi itu batal jua.

 

 

Berikut 3 aksi Jokowi mendinginkan perang Ahok-DPRD:

1. RUU Pilkada

Sejumlah anggota DPRD berang dengan pernyataan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Gubernur DKI Joko Widodo akan ikut membantu Ahok dan DPRD berbaikan.

“Ya ini masih panas, nanti minggu depan sudah dingin.‎ Nanti saya dinginkan,” kata Joko Widodo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (12/9/2014).

Jokowi bermaksud memediasi kedua kubu untuk bertemu. Menurutnya, kondisi memanas itu karena komunikasi politik saja.

“Ini masalah komunikasi politik saja, ya semuanya harus dalam posisi dingin lah. Jangan saling memanas-manasi,” ujarnya.

Kapan akan memediasi pertemuan itu, Jokowi belum mau angkat bicara. Ia juga mengaku belum bertemu Ahok pasca pengunduran diri Ahok dari Gerindra.

“Belum ketemu Pak Ahok,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI dari PPP Abraham Lunggana (Lulung) menyatakan akan membinasakan karier Ahok sebagai pemimpin di Jakarta dengan menggalang kekuatan di DPRD. Lalu, ada Wakil Ketua DPRD dari Gerindra M Taufik yang mengancam akan mempolisikan Ahok. Ahok sendiri santai menanggapi serangan yang diarahkan kepadanya.

 

2.PKL Tanah Abang

Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana mengadu kepada Gubernur DKI Joko Widodo terkait pernyataan Wagub Ahok yang terlalu keras soal penertiban PKL Tanah Abang. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyebut itu memang sudah karakter Ahok.

“Haji Lulung kan ngomong ke saya, Pak Ahok kalau statement jangan keras. Saya sampaikan, memang karakternya Pak Ahok begitu,” kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2013).

Jokowi meminta masalah tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan karena memang gaya Ahok bicara seperti itu. “Nggak usah rame-rame soal itu. Saya juga kalau disuruh karakternya sama seperti Pak Ahok, saya juga nggak tahu,” lanjut alumni UGM ini.

Pada Juli lalu, Lulung Lunggana meminta Ahok memeriksakan kesehatan jiwanya karena dianggapnya berucap sembarangan terkait PKL Tanah Abang yang enggan ditertibkan.

“Ahok bilang ada oknum DPRD Tanah Abang, sekarang saya bilang saya jawab nih, Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya. Karena selama ini ngomongnya selalu sembarangan,” ujar Lulung di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Berulangkali Ahok memang bersuara keras kepada PKL Tanah Abang. Dia menyebut PKL itu ngeyel dan akan memenjarakan PKL yang keras kepala tidak mau diatur. Asosisasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) bahkan menyomasinya mendesak Ahok minta maaf.

“Anda (PKL-red) nggak minta maaf sama orang Jakarta semua bikin macet, dudukin tanah orang. Enak aja emang moyang dia raja, ratu apa?” kata Ahok mengomentari somasi itu.

Perdamaian pun terjadi. Lulung akhirnya mendukung kebijakan Jokowi-Ahok menertibkan PKL di Tanah Abang. “Hari ini saya memberikan apresiasi kepada pemerintah, terutama agar tidak terjadi beda persepsi. Saya siap back up, saya buktikan kalau kami dukung Pak Jokowi,” kata Haji Lulung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (11/8/2013).

Ketua DPD PPP DKI Jakarta itu mengaku selalu datang ke Pasar Tanah Abang untuk berkomunikasi dengan para pedagang sejak 19 Juli 2013.

“Saya imbau kepada pedagang agar mau direlokasi ke Blok G. Tapi memang Blok G harus ada perbaikan-perbaikan,” jelasnya.

Dia mengaku sangat memahami masalah peraturan daerah (Perda) ketertiban umum soal PKL. Perda ketertiban umum merupakan wilayah tugasnya di DPRD.

“Dulu itu Perda 11 tahun 1988 sekarang Perda 8 tahun 2007 itu bidang saya,” sebut Ketum Ormas Pemuda Panca Marga ini.

 

3. Interpelasi KJS

Sejumlah anggota DPRD DKI berencana mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov DKI terkait pelaksanaan KJS. Setelah Gubernur DKI Jokowi, sasaran DPRD DKI kini Wagub Ahok. Anggota DPRD DKI Achmad Nawawi mengatakan, langkah ini diambil karena Ahok tetap bekerja sama dengan Askes dalam pelaksanaan kartu Jakarta sehat (KJS).

“Kenapa harus interpelasi? karena masing-masing pihak ngotot. Kalau masing-masing ngotot, Ahok memaksakan diri menggunakan Askes, ya sudah diperlukan langkah ini,” ujar Nawawi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013) malam.

Nawawi menilai bahwa dari sisi pencairan klaim yang sulit, membuat citra Askes di mata rumah sakit sudah ada penilaian tersendiri. Hal ini inilah yang kemudian menurutnya membuat rumah sakit pun tak maksimal melayani masyarakat.

“Mereka yang punya Askes, selalu disepelekan oleh rumah sakit. RS mengiyakan itu kok, walau mereka nggak bicara langsung,” lanjutnya.

Untuk itu, Nawawi mengusulkan agar Pemprov DKI memilih menggunakan Jamkesda. Jika sistem Jamkesda dinilai tak memenuhi syarat, dia pun meminta perbaikan dilakukan di dalamnya.

“Saya menolak ide KJS dikerjasamakan dengan Askes. Kita harus bangun Jamkesda, SDM, basis IT, kita hitung anggaran berapa supaya RS tidak dirugikan,” tegas politisi Demokrat yang telah menandatangani hak interpelasi ini.

Menanggapi hal itu, Jokowi siap memberikan penjelasan kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Jokowi menilai langkah sejumlah politisi Kebon Sirih itu hanya kerikil kecil yang tak perlu dibesar-besarkan.

“Ini kita ingin perbaiki sistem. (PT) Askes itu untuk mendampingi kita. Masa kita akan mundur lagi. Dinkes DKI sangat mampu (menangani permasalahan KJS ini). Kerikil-kerikil kecil jangan digedein. Apalagi sampai interpelasi apa itu,” ujar Jokowi.

Hal itu dikatakan Jokowi saat membagikan KJS yang dilengkapi chip dan barcode kepada warga di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5/2013). Hari ini, Jokowi membagikan sekitar 1,7 juta KJS baru ke warga DKI.

Ketegangan itu terkadang diredam Jokowi dengan gaya santai. Tergambar saat Jokowi menemui puluhan orang yang berunjuk rasa menolak rencana penggunaan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta atas program Kartu Jakarta Sehat. Mendengar salah satu tuntutan yang berbunyi ‘Tolak Pemecatan Jokowi’, dirinya justru merasa heran.

“Lho memangnya saya mau dipecat?” kata Jokowi dengan nada terkejut saat melihat salah satu spanduk.

Spanduk tersebut bertuliskan “Petisi rakyat: selamatkan Jakarta. Tolak Pemecatan Jokowi. Hapuskan Komersialisasi Kesehatan”. Spanduk yang memuat ratusan tanda tangan itu dibentangkan di pelataran pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

“Kami akan tetap mendukung Bapak. Kami butuh KJS dan KJP. Jangan ada yang mengganggu Jokowi,” seru si orator.

“Yang anti KJS adalah musuh rakyat,” sambut yang lain.

Jokowi hanya tersenyum melihat aksi tersebut. Dia menyampaikan terimakasihnya atas dukungan yang diberikan.

“Ini biasalah, dinamika masyarakat yang khawatir KJS dihilangkan,” kata Jokowi kepada wartawan.

Ia juga tidak takut dilengserkan oleh anggota DPRD. “Dijegal untuk apa gitu loh? Biar namanya jelek? Gak usah dijelek-jelekin saja udah jelek kok,” ujar Jokowi sembari tesenyum di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).

Jokowi menegaskan, jika legislator Kebon Sirih tetap bersikeras untuk menggunakan hak interpelasi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS), dirinya mengaku siap memberi penjelasan. Sebab, interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk mengontrol kinerja Pemprov DKI Jakarta.

“Interpelasi, ya nanti dijelasin, kalau bertanya ya dijelasin. Santai sajalah. Itu haknya dewan kok, dan itu sebenarnya hal yang sangat teknis,” kata Jokowi.

Interpalasi KJS akhirnya batal dan permasalahan KJS selanjutnya diselesaikan secara internal di Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

254 thoughts on “Ini 3 Aksi Jokowi Mendinginkan Perang Ahok-DPRD

  1. James
    September 13, 2014 at 10:51 pm

    DPRD-DKI nya terlalu banyak Ulah yang Macam-Macam, sudah banyak Koruptornya banyak Ulah yang gak Guna lagi, seperti gak ada kerjaan lain yang lebih penting, padahal DPRD itu kan Wakil Rakyat, gaji buta mereka, dalam Rapat saja mereka pada Molor Tidur tuh !!! memang di Gaji Rakayt untuk Tidur ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *