GILIRAN memimpin doa dalam sidang paripurna di DPR ternyata bisa menjadi persoalan bernuansa politis. Itulah yang terjadi dalam sidang paripurna peringatan HUT Ke-65 DPR/MPR yang juga mengagendakan penyampaian laporan kinerja DPR tahun sidang 2009-2010 kemarin (30/8).
Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari memprotes diberikannya giliran memimpin doa kepada kader PKS Iksan Qolba Lubis. Eva menganggap saat itu giliran PDIP sebagai partai nomor tiga di Senayan. Sebab, Demokrat dan Golkar sebagai partai nomor satu dan nomor dua sudah mendapatkan giliran dalam sidang paripurna sebelumnya.
Saat sidang hampir berakhir, Eva sempat empat kali mengajukan interupsi. Namun, interupsi itu diabaikan Marzuki Alie yang tengah memimpin sidang. ”Benar-benar nggak demokratis. Padahal, saya sudah sopan menunggu sampai pembacaan doa selesai, baru menginterupsi,” kritik Eva usai sidang paripurna di gedung DPR kemarin (30/8).
Eva mengatakan, partainya sangat tersinggung. Partainya merasa ada upaya pembunuhan karakter terhadap PDIP agar tercitra sebagai partai yang tidak religius. Padahal, sejumlah kader PDIP siap menjalankan tugas itu. Misalnya, Said Abdullah dan Zainun Ahmadi yang duduk di komisi VIII.
”Jadi, seolah-olah dikonstruksi kader PDIP tidak bisa memimpin doa. Image building-nya jelek sekali,” kritik ibu dua anak kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 8 Oktober 1965, itu.
Menurut Eva, pengambil keputusan di DPR seharusnya konsisten terhadap sistem proporsionalitas berbasis perolehan kursi. Berdasar urut kacang, tegasnya, PDIP yang seharusnya mendapatkan giliran (memimpin doa). ”Nggak fair ini. Saya malah kasihan PKS, seolah-olah disuruh doa thok (saja, Red),” ujarnya.
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, persoalan itu hanya teknis. Dia menyebut, dalam sidang paripurna yang dia pimpin, kader PDIP Indah Kurnia sudah diberi kesempatan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. ”Mungkin (giliran membaca doa, Red) diberikan pada sidang berikutnya.
Related Posts
