Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie
JAKARTA— Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus penghinaan yang dilakukan Ketua Front Pembela Islam Rizieq Syihab terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan tim khusus itu dilakukan atas dasar perintah Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo kepada Kepala Bareskrim Polri Komjen Sutarman.
“Polri sudah membentuk tim untuk menyelidiki dan meneliti unsur pidana dalam perkataan-perkataan itu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie di Mabes Polri, Kamis (25/7/2013).
Menurut Ronny, saat ini tim khusus itu mengumpulkan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Rizieq, baik di media sosial maupun pernyataan yang dimuat di media cetak dan mediaonline. Nantinya, pernyataan tersebut akan ditelaah guna menentukan pasal apakah yang akan dikenakan.
“Undang-undang apa yang akan digunakan tergantung dari fakta yang ada. Kita akan melihat undang-undang mana yang mengatur tentang adanya pelanggaran, apakah itu penghinaan atau perbuatan tidak menyenangkan,” ujarnya.
Menurut Ronny, Polri wajib mengusut kasus itu kendati Presiden tidak melaporkan kasus penghinaan itu. “Polri tidak menunggu laporan karena ini menyangkut pimpinan tertinggi. Kita tidak menunggu perintah langsung menyelidiki,” ujarnya.
Sebelumnya, pihak Istana Negara menilai tudingan FPI yang menyebut Presiden sebagai pecundang tak penting ditanggapi Presiden. Pihak Istana merasa belum perlu melaporkan FPI ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap Presiden.
Kendati demikian, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa sistem hukum tetap bekerja. Kepolisian bersama dengan kementerian terkait, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, telah diperintahkan Presiden untuk melakukan penertiban terhadap mereka yang melakukan kekerasan.
“Ini kan negara hukum, bukan negara main-main. Kita kembalikan pada prosedur, jelas kepolisian telah diperintahkan untuk melakukan tindakan terhadap aksi-aksi yang tidak berdasarkan hukum, tidak boleh ada aksi melakukan kekerasan dengan dasar apa pun karena negara ini negara hukum,” tuturnya.
Related Posts
