JAKARTA–MI: Front Pembela Islam (FPI) melakukan
pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Aktifitas FPI sudah mengganggu
demokrasi dan penegakan hak asasi,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha
Saleh di Jakarta, Selasa (29/6).
Terkait dengan acara pertemuan yang digelar Ketua Komisi IX DPR dr
Ribka Tjiptaning di Banyuwangi pada 24 Juni lalu yang dibubarkan oleh
FPI, Forum Umat Beragama, dan LSM Gerak, Komnas HAM mengatakan tiga
kelompok itu tidak berhak membubarkan acara tersebut.
“Orang berkumpul, berorganisasi kok dibubarin. Mereka tidak punya
kewenangan apa-apa untuk membubarkan. Berkumpul dan mengeluarkan
pendapat itu hak asasi wagna negara,” tegasnya.
Ridha juga berpendapat bahwa Polri terkesan tidak melakukan tindakan
yang tegas. “Terkesan ada pembiaran. Kami akan meminta penjelasan
Kapolri,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Edward Aritonang,
Selasa (29/6), menegaskan bahwa jika ada pelanggaran-pelanggaran hukum,
Polri akan bertindak. “Siapapun harus tunduk kepada hukum,” tukasnya.
Soal peristiwa di Banyuwangi itu, Edward mengaku belum ada pihak
yang ditangkap. “Tapi kami sudah menurunkan tim untuk melakukan
penyelidikan,” tuturnya. (*/OL-8)
Depok – Sekitar 1.000 orang yang tergabung dalam
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok melakukan aksi demo di depan Kantor
Walikota Depok, Jawa Barat, Senin (24/5).
Mereka menolak program
Asuransi Kesehatan bagi orang miskin untuk kembalikan ke Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada era mantan menteri Kesehatan Siti
Fadilah Supari. Mantan Menkes itu sendiri kini tercatat sebagai Ketua
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) tingkat Pusat.
“Jamkesmas terbukti
menggratiskan pasien miskin dan hampir miskin. Model tersebut itu
menutup peluang korupsi perusahaan asuransi,” kata Ketua DKR Depok Roi
Pangharapan, di Depok, Senin (24/5).
Menurutnya, semakin banyak
tuntutan masyarakat agar pemerintah menjamin kesehatan seluruh rakyat
Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Karena
pemiskinan akibat dampak globalisasi, lanjut dia, maka seluruh rakyat
Indonesia harus dibebaskan 100 persen dari semua biaya pelayanan
kesehatan dari puskesmas sampai rumah-rumah sakit pemerintah.
“Saat
ini pemerintah menyediakan Rp5,1 triliun untuk membebaskan biaya
kesehatan 76,4 juta rakyat miskin dan hampir miskin dalam program
Jamkesmas,” paparnya,
Ditambahkannya, pemerintah hanya butuh
menambah Rp12,4 triliun menjadi Rp17,5 triliun untuk bisa membebaskan
biaya kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat Indonesia.
Related Posts
