Food Estate Kalteng terintegrasi dengan infrastruktur jalan tembus tiga kabupaten
dilaporkan: Setiawan Liu
Kalteng, 16 Agustus 2021/Indonesia Media – Pemerintah Indonesia merespons peringatan FAO itu dengan membangun lumbung pangan atau food estate di tiga kabupaten, prov. Kalimantan Tengah (Kalteng). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Oktober tahun lalu bahkan membuat aturan khusus membuka hutan lindung untuk keperluan ini. Para pegiat lingkungan dan pakar gizi menilai respons pemerintah itu tidak tepat. Sebab, problem pangan di Indonesia, kata mereka, bukan pada ketersediaannya, melainkan pada distribusinya. Indonesia yang berpulau-pulau menyulitkan penyebaran pangan di tengah kebijakan pembatasan interaksi sosial. Kendatipun peringatan tersebut, Slamet dari Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara (YKPN) tetap menilai food estate lebih banyak manfaat ketimbang mudharatnya. “Food estate sudah diputuskan pak Jokowi (Presiden Republik Indonesia Joko Widodo), Alhamdulillah …,” Slamet mengatakan kepada Redaksi.
Lokasi pencanangan Food Estate ini berada pada dua Kabupaten, yakni Kapuas, Pulang Pisau (Pulpis) dan Katingan meliputi Desa Blanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Desa Dadahop. Keseluruhan rencana food estate dengan kawasan yang cukup luas, yakni sekitar 156 ribu hektar yang akan dijadikan lokasi pertanian. “Walaupun kelurahan Pagatan Hulu (kabupaten Katingan) sampai sekarang tidak ada jalan tembusnya ke Pulpis, tapi potensi (pengembangan sector pertanian) masih ada lagi,” kata Slamet.
Slamet berkoordinasi dengan Ketua Umum Yayasan Kedaulatan Pangan Indonesia (YKPN) Soud Aminah untuk peningkatan sumber daya yang ada. Sehingga, YKPN sempat bersurat kepada Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk mengonfirmasi prospek pengembangan sector pertanian pada food estate di Kalteng. “Setelah kasus covid melandai, kami akan follow up. Mungkin satu, dua tahun ke depan, (follow up) pembangunan jalan tembus dari kota Sampit (Kab. Kotawaringin Timur, Kalteng) ke Pagatan. tiga kabupaten untuk food estate harus terintegrasi dengan infrastruktur jalan,” kata Slamet yang sempat ikut assessment Perum Bulog (Badan Urusan Logistik).
Infrastruktur jalan, termasuk pembangunan jalan-jalan tembus antara kabupaten, kecamatan potensial meningkatkan kapasitas food estate Kalteng. Sehingga, food estate memberi efek pengganda (multiplier effect) ekonomi, misalkan pembangunan MRMP (penggilingan beras modern) swasta. Potensi food estate Kalteng luar biasa, sehingga YKPN juga antusias. “Saya kan setiap hari kontak dengan ibu Aminah. Secara tidak sengaja, seiring waktu berlalu, melalui ibu Aminah, saya dikenalkan tokoh masyarakat di Lampung, pengusaha Dr HR Mochtar Sani F. Badrie (71) yang berlatar belakang industri pangan, tertarik dengan industri pangan,” kata Slamet, pensiunan Perum Bulog.
Dari kontak dan diskusi, Mochtar Sani F. Badrie minta pengondisian, terutama kepastian berapa berapa ton per hari kebutuhan sorgum. Sebagaimana ketahanan pangan juga bertumpu pada diversifikasi pangan, salah satunya sorgum yang banyak ditanam di Lampung. Substitusi gandum dengan sorgum sangat prospektif sekitar 1/3 dari keseluruhan kebutuhan terigu perusahaan penggilingan tepung terigu terintegrasi swasta nasional Indonesia. Selama ini, Mochtar Sani F. Badrie menekuni usaha peternakan sapi, kedelai dengan pengolahan yang higienis sampai menjadi tahu, tempe. “Tapi usaha peternakannya, sapi penggemukan dan susu segar. Usaha perkebunan kedepannya, kami mau bersumber dari sorgum. Peternakan tidak memanfaatkan rumput gajah lagi. Goal nya, di Lampung, sehingga kami sedang mencari tahun berapa kebutuhan sorgum, (satuan) ton per hari untuk substitusi gandum/terigu,” kata Slamet. (sl/IM
Related Posts
