Dokumen Wikileaks Tampar Istana

Jakarta — Presiden Susilo Bambang Yudho­yono (SBY) digambarkan sangat tidak gembira dan sangat kaget serta tidak menyangka terkait pemberitaan di dua media cetak Aus­tralia, The Age dan Sydney Morning Herald yang memuat bocoran nota diplomatik bersumber dari Wikileaks tentang dirinya.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga dalam layanan pesan singkat yang dikirimkan ke SH, Jumat (11/3) pagi ini mengatakan, Presiden sangat tidak gembira dengan pemberitaan media Australia itu. Sementara itu, dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat pagi, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menya­takan, “Beliau sangat kaget, tidak menyangka. Kita melihat sendiri berita tersebut sangat tidak akurat dan disajikan secara sembrono.”
Daniel Sparingga meng­ungkapkan, “Presiden sangat tidak gembira dengan pembe­ritaan palsu penuh kebohongan yang dimuat dalam koran terbitan Australia, The Age, pagi ini.”
Menurutnya, berita itu sangat tidak bertanggung jawab dan sangat tidak hormat. “Isinya penuh sensasi dan seronok, penuh bualan dan basi. Kami sedang melakukan semua langkah yang perlu untuk meluruskan kembali semua hal yang dijungkirbalikkan oleh berita itu,” tegasnya.
Daniel menegaskan, publik mempunyai hak untuk menda­pat berita bukan kisah seribu satu malam. Klarifikasi dari Kedubes AS di Jakarta, katanya, sedang dimintakan oleh Kemlu. “Kami juga berpandangan, sebaiknya Pak TB Silalahi (penasihat presiden-red) meng­klarifikasi pada publik tentang posisinya mengenai berita itu. Kami sangat menyesalkan ke­cerobohan The Age dan meng­anggapnya sebagai skandal pemberitaan yang me­ma­lu­kan karena memuat berita dengan sumber yang tidak bisa divalidasi dan berlindung di balik sifat kerahasiaan yang sesungguhnya kontroversial,” katanya. “Kami prihatin, tetapi juga gusar oleh sikap The Age yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik universal,” tandasnya.
Sementara itu, dalam konferensi pers di Kantor Ke­presidenan, Jakarta, Jumat pagi, Julian Aldrin Pasha me­nya­takan, pihak Istana Kepresi­denan akan menyiapkan lang­kah-langkah untuk merespons pemberitaan di dua media cetak Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, yang memuat bocoran nota diplomatik bersumber dari Wikileaks tentang Presiden Yudhoyono.
Julian membantah kebenaran berita yang bersumber dari Wikileaks yang menyebutkan Presiden Yudhoyono berperilaku koruptif dan menyalahgunakan kekuasaan.

Ia hanya menyebutkan opsi yang disiapkan di antaranya adalah memberikan hak jawab di dua media cetak tersebut, dan juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk meminta klarifikasi dari Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta karena sumber yang digunakan oleh Wikileaks adalah nota diplomasi antara Kedubes AS di Jakarta dengan Washington.
“Karena ini telah dipublikasikan secara luas oleh dua surat kabar di Australia, tentu akan dilakukan respons terkait pemberitaan. Belum bisa disampaikan bentuknya seperti apa, apakah akan hak jawab atau disiapkan langkah lain,” tuturnya.
Julian mengatakan pihak Istana Kepresidenan sama sekali tidak bisa menemukan kebenaran dalam pemberitaan tersebut, dan menyebut pemberitaan itu sama sekali tidak berdasarkan fakta.
Sumber Wikileaks yang dirujuk oleh The Age dan Sydney Morning Herald pun, lanjut dia, sebenarnya masih perlu diverifikasi kebenarannya. “Kita tahu sendiri bahwa institusi Wikileaks ini membuat banyak sekali berita di hampir seluruh negara di dunia dengan kredibilitas yang sulit dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Julian mengatakan Kedubes AS akan sangat pantas memberikan penjelasan kepada publik tentang nota diplomasi yang dibocorkan Wikileaks. Ia menambahkan, Presiden sudah mengetahui tentang pemberitaan tersebut sejak Kamis malam.
Terkait persoalan itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Jumat pagi, memanggil Duta Besar AS di Jakarta, Scot Alan Marciel. Indonesia menyampaikan protes keras kepada Amerika Serikat terkait pemberitaan Wikileaks.
“Kami juga sampaikan pandangan pemerintah Indonesia atau sikap  pemerintah Indonesia bahwa informasi yang terkandung dalam laporan-laporan yang termaksud sama sekali tidak berdasar, tidak memiliki unsur kebenaran sedikit pun dan bahkan tidak masuk  akal,” kata Marty.
Menlu menekankan kata “bahkan” dan tidak masuk akal.
Menurut Marty, laporan termaksud tidak saja tidak masuk akal, melainkan juga sangat bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia, selama kurang lebih sepuluh tahun belakang ini. “Indonesia telah menjadi negara demokratis, Indonesia yang senantiasa bekerja keras memerangi korupsi dan meningkatkan prinsip good governance,” katanya.
Marty mengatakan pihaknya menerapkan sikap terukur, rasional dan tidak emosional, tapi hal ini dipandang sebagai too much, sangat berlebihan.
Dubes AS mengatakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak mengomentari materi termasuk dokumen rahasia yang mungkin telah bocor. Tapi saya bisa bicarakan bagaimana detail pelaporan yang dilakukan kedutaan. Pada dasarnya laporan dari lapangan akan diberikan dan dilaporkan ke Washington dalam bentuk apa adanya. Biasanya informasi tersebut masih bersifat prematur. Jadi, laporan tersebut tidak berisikan kebijakan maupun keputusan akhir dari kedutaan. “Dokumen ini seharusnya tidak dilihat berdiri sendiri, atau sebagai wakil dari kebijakan Amerika Serikat,” kata Marciel.

Serang SBY dan Istana
Bantahan juga datang dari Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana dan Menkopolhukham Djoko Suyanto. Mereka kebanyakan menuding informasi yang dibeber situs kontroversial besutan Julian Paul Assange koran The Age dan Sydney Morning Herald tak akurat.
Pemerintah juga menegaskan segera meminta penjelasan dari pemerintah Australia dan Amerika Serikat. “Informasi yang sangat mentah dan tidak diuji kebenarannya dan meminta Dubes AS segera memberikan klarifikasi kepada publik. Di samping itu pemerintah melalui Menlu akan menggunakan hak jawabnya kepada kedua harian Australia tersebut,” ujar Djoko Suyanto.
Di kawat diplomatik AS di Indonesia dan Washington yang diretas oleh  Wikileaks dibeber beberapa data yang mengagetkan. The Age lewat artikel berjudul  “Yudhoyono Abused Power” dirilis, Jumat (11/3). Kawat Kedubes AS di Jakarta yang dibeber di media itu menyebutkan bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Yudhoyono.
Disebut pula  pejabat negara seperti Taufiq Kiemas, Yusril Ihza Mahendra, Jusuf Kalla dan pejabat lain, semisal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terkait dengan judul kontroversial itu. Uniknya, di alinea ketujuh artikel itu disebutkan bahwa Kedubes AS mendapatkan informasi soal Presiden Yudhoyono itu dari anggota Dewan Penasihat Presiden TB Silalahi.
“Pada Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta melaporkan bahwa salah satu informan politiknya yang paling terpercaya yaitu penasihat presiden TB Silalahi,” bunyi kutipan itu.
Di paragraf kedelapan disebutkan lagi, “Silalahi, salah satu orang kepercayaan SBY mengatakan pada Kedubes AS bahwa Presiden secara personal menginstruksikan Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufiq.”
Yang tak kurang menyulut kontroversi adalah Presiden SBY disebut  menggunakan BIN untuk memata-matai sejumlah politikus dan lawan politiknya. “SBY secara personal meminta Kepala BIN Syamsir Siregar, untuk mengintai salah satu menteri seniornya yaitu Menteri Sekretaris Negara Yusril Mahendra,”  tulis Sydney Morning Herald.
Di berita itu disebutkan bahwa Yusril, mantan menteri SBY yang belakangan terkesan berseberangan, diintai BIN saat ia bepergian ke Singapura. Kawat menjelaskan, Yusril bertemu dengan pengusaha China, yang identitasnya tidak disebutkan di Singapura.  Bahkan, disebut Presiden SBY juga meminta BIN  memata-matai kandidat presiden dalam pemilihan presiden.
Bahkan, artikel  Sydney Morning Herald bertajuk  “Corruption Allegations Against Yudhoyono” ini makin menyudutkan kalangan keluarga SBY. Di artikel berdasarkan bocoran kawat itu dikabarkan bahwa  ibu negara Ani Yudhoyono dan sejumlah kerabatnya memperoleh keuntungan finansial memanfaatkan posisinya.  Keuntungan ini didapat dari berbagai perusahaan yang dibentuk oleh sanak kerabat Ani Yudhoyono.