Australia Tegaskan SBY dan Megawati Tak Terlibat Kasus Securency

Pemerintah Australia mengaku telah mendapatkan perintah pengadilan untuk melarang publikasi hal-hal terkait kasus korupsi pencetakan uang pesanan beberapa negara tetangga, sekaligus menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pendahulunya, Megawati Soekarnoputri, tidak menjadi subyek penyidikan dalam kasus ini.

“Pemerintah Australia telah mendapatkan perintah larangan (suppression order) guna mencegah publikasi informasi yang bisa mengkaitkan keterlibatan tokoh-tokoh politik penting tertentu di kawasan (Asia Tenggara) dalam kasus korupsi ini, terlepas dari fakta mereka benar terlibat atau tidak,” demikian rilis yang dikeluarkan Kedutaan Australia di Jakarta, Kamis (31/7).

Pada hari yang sama, Presiden SBY sendiri telah menuntut Australia untuk mengklarifikasi berita yang bersumber dari situs Wikileaks bahwa dia dan Megawati dituduh terlibat dalam skandal korupsi pencetakan uang pecahan Rp 100.000 di Australia pada 1999. Berita itu juga dimuat media lokal Sindonews.

Lebih lanjut Kedutaan Australia menulis: “Pemerintah menegaskan bahwa Presiden Indonesia dan mantan presiden tidak menjadi subyek dalam proses hukum kasus Securency ini.”

Menurut pemerintah Australia, larangan publikasi nama-nama orang yang diduga terlibat merupakan “cara terbaik untuk melindungi tokoh-tokoh politik penting dari risiko tuduhan jahat (innuendo) yang tak bertanggung-jawab.”

“Ini merupakan kasus yang panjang dan rumit yang melibatkan banyak orang. Penyebutan nama-nama perorangan dalam perintah itu tidak berarti mereka dianggap bersalah,” bunyi pernyataan Kedutaan.

Australia juga mengancam siapa saja yang mempublikasikan nama-nama yang tercantum dalamsuppression order akan dilaporkan ke polisi.

Dalam daftar suppression order tertanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Victoria di Melbourne, terdapat 17 nama termasuk pemimpin Malaysia dan Vietnam yang namanya tak boleh disebutkan media.

Media Australia menyebut kasus Securency ini adalah skandal suap terbesar dalam sejarah negara itu, terkait pencetakan uang berbahan plastik yang dipesan sejumlah negara Asia Tenggara, dan rupanya ada dugaan para pejabat negara pemesan meminta uang sogokan ataukickback dari perusahaan percetakan uang.

Supression order dikeluarkan setelah adanya campur tangan Kementerian Luar Negeri Australia, yang berpendapat penyebutan 17 nama itu bisa berdampak pada kepentingan nasional dan hubungan internasional Australia.

SBY sendiri akhirnya memilih buka suara di Cikeas, menyusul pemberitaan di Sindonews.