SIKAP Partai Demokrat terkait rencana pembangunan gedung DPR senilai hampir Rp 1,2 triliun dinilai hanya upaya sandiwara belaka. Pengambilan keputusan partai pemenang Pemilu 2009 itu bisa dikatakan masih tergantung pada sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
“Ini memang seperti sebuah drama bagi kami. Kelihatannya, ada pembagian peran dan karakter yang dijalankan,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang dalam diskusi “Polemik bertema DPR, Gedung Baru, dan Ulat Bulu” di Jakarta, Sabtu (16/4).
Seperti diwartakan, Marzuki tetap bersikeras melanjutkan rencana pembangunan gedung kendati SBY telah memerintahkan para pimpinan lembaga negara untuk melakukan optimasi anggaran. Sebastian mempertanyakan perbedaan kedua politisi Demokrat ini. Padahal, keduanya berada dalam satu “kamar”. Marzuki menjabat sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat.
“Ini permainan karakter dari rumah yang sama. Seharusnya, mereka mengomunikasikan dulu pandangan mereka terkait pembangunan gedung baru di level partai. Ini aneh. Lagipula, Marzuki mana berani meneruskan rencana pembangunan gedung baru tanpa didukung SBY,” kata Sebastian.
Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, nasib kelanjutan pembangunan gedung baru tergantung pada sikap SBY dan juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal “Ical” Bakrie.
“Saat ini ada dua yang menentukan, yaitu Demokrat dan Golkar. Begitu Pak SBY mengatakan tidak, pasti semua taat. Masak tidak taat? Begitu juga ketika Pak Ical menyatakan tidak, ya tidak. Selesai,” kata JK.
Pengamat sosial politik Fachry Ali menilai, kontroversi pendapat fraksi-fraksi partai politik di DPR soal jadi atau tidaknya pembangunan gedung baru hanyalah drama yang bersifat elitis demi kepentingan kelompok. Semua itu menutupi kelemahan tugas wakil rakyat dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyusun anggaran yang memihak kepentingan rakyat.
Menurut Fachry, seluruh perbincangan dari DPR belakangan ini hanya membuahkan soal-soal tidak penting dan minim argumentasi. Itu mencerminkan pertarungan elite yang sebenarnya tidak menyentuh kepentingan rakyat secara langsung.
“Apa yang terjadi di DPR itu kehendak elite, tetapi pura-pura atas nama rakyat. Semua itu manipulasi saja, termasuk fraksi-fraksi yang menolak pembangunan gedung baru, bahkan sampai walkout dari sidang. Itu mirip gosip dan minim argumentasi, ” katanya.
Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret, Solo, Didik G Suharto, mengingatkan, publik harus terus memberikan tekanan melalui pembentukan opini atau demonstrasi agar DPR membatalkan membangun gedung baru. Sikap tidak peduli anggota DPR hanya dapat diimbangi dengan tekanan publik.
Related Posts
