Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago mengatakan, dari enam alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil low cost green car(LCGC), ada 9 yang palsu.
Lho kok bisa? Andrinof pun memberikan 9 alasan palsu itu yang dirangkum dalam enam alasan yang dibuat pemerintah.
Pertama, sebanyak 60 juta pemilik motor ingin punya mobil.
Menurut Andrinof, alasan mobil murah untuk melayani 60 juta pemilik sepeda motor adalah alasan palsu.
“Bagaimana mereka bisa membeli mobil, motor saja dikredit. LCGC ini tipu-tipu. Ini mobil pura-pura murah dan ini hanya merek dagang yang meminjam stempel pemerintah. Jadi pemerintah diperalat, dan diperdagangkan,” katanya.
Kedua, khawatir perdagangan bebas ASEAN dan Asia Timur.
Alasan ini, kata Andrinof, dibuat-buat. Kalau masalah utama adalah publik butuh transportasi efisien, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memproteksi, sehingga tidak ada serbuan mobil asing.
“Jadi ini alasan palsu dari pemerintah,” katanya.
Ketiga, ambisi pemerintah tekan emisi karbon.
Ini juga alasan bohong. Mobil LCGC justru mengonsumsi premium dengan oktan tinggi dan kontradiksi dengan kebijakan penghematan BBM.
“Mobil LCGC jelas konsumsi BBM dan pasti menambah pemborosan BBM. Biar pun oktannya tinggi, kalau jumlahnya banyak, ya akan mencemari udara. BBM banyak juga akan kontradiksi kebijakan penghematan BBM,” ujarnya.
Keempat, membangun industri komponen otomotif
Alasan membangun industri komponen otomotif juga suatu penipuan.
“Ini jelas menipu. Memangnya kalau kita hidupkan industri agrobisnis, apakah tidak bisa menghidupkan industri komponen dan membuka lapangan kerja? Jelas ini bohong-bohongan pemerintah,” tegasnya.
Kelima, mengurangi beban konsumen dengan insentif pajak.
Menurut Andrinof, ini sebuah kepalsuan luar biasa, karena walau ada insentif pajak, toh pada akhirnya yang menikmati semuanya itu adalah perusahaan-perusahaan otomotif dan perusahaan-perusahaan pembiayaan atau finance.
“Inilah kebijakan predator dari pemerintah karena merampok hak-hak rakyat dan mengubah rakyat menjadi konsumen dengan mengorbankan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Keenam, mendorong investasi dan lapangan kerja.
Pemerintah membuat alasan ini, seolah-olah industri otomotif saja yang membuka lapangan kerja, dan industri lainnya tidak memberikan kontribusi untuk pembukaan lapangan kerja.
“Yang terjadi malah rakyat banyak yang rugi dan orang-orang tertentu yang menikmati kebijakan LCGC,” katanya.
“Inilah kebijakan predator karena merampok hak-hak rakyat dan mengubah rakyat menjadi konsumen dengan mengorbankan kesejahteraan keluarga. Alasan-alasan kebijakan LCGC itu lemah dan ditolak masyarakat harus dihentikan” tegas.
Related Posts
